BANGLI | patrolipost.com – Pembahasan RAPBD Tahun 2023 terus bergulir di DPRD Bangli. Dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD di Kubu Bangli, mengagendakan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Rabu (21/9/2022).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD I Nyoman Budiada, didampingi Wakil Ketua I Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Sekda IB Gede Giri Putra bersama jajaran Staf Ahli Bupati dan pimpinan OPD Pemkab Bangli.
Pembicara Fraksi PDIP I Wayan Mertha Suteja dalam pemandangan umumnya mendorong pemerintah daerah dalam penyusunan rencana kerja anggaran tetap berpihak pada yang kebijakan pro-rakyat, sehingga dapat meringankan beban masyarakat kecil terutama dalam mendukung seni dan budaya yang adi luhung melalui penguatan ekonomi kerakyatan. Baik melalui program dan kegiatan maupun dalam bentuk hibah kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya.
Sementara di sisi lain dia menyebutkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang LP2B, pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian dan mengalokasikan anggaran guna mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Bangli yang diusulkan melalui DAK fisik dan non fisik bidang pertanian serta melalui dana APBD yang menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Sektor ketahanan pangan dan pertanian arti luas harus tetap kita perkuat,” katanya.
Selain itu Fraksi PDI-P menyoroti dampak kenaikan harga BBM yang menyebabkan adanya inflasi secara nasional, Pemerintah Pusat sudah menerbitkan PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Daerah telah melakukan penyesuaian anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar 2% pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
“Alokasi anggaran ini juga diarahkan untuk membantu para pertani dalam rangka pendistribusian hasil pertaniannya sehingga dapat meringankan beban masyarakat terutama para petani,” harapnya.
Sementara fraksi Partai Golkar melalui pembicaranya I Nyoman Basma meminta dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah tetap fokus untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi dan penyetoran pajak daerah.
“Untuk menekan tingkat kebocoran pemungutan retribusi selain telah diterapkan sistem E-ticketing, pemungutan juga dilakukan dengan melibatkan pihak keamanan terkait serta dengan menambah petugas pungut di lapangan,” pintanya.
Terkait dengan belanja hibah, sebut Basma, selain dialokasikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilukada, agar dialokasikan kepada kelompok dan organisasi kemasyarakatan secara selektif dan tetap memperhatikan skala prioritas sehingga mampu memberikan manfaat berupa penguatan terhadap perekonomian masyarakat dan pemulihan pandemi serta langkah strategis dalam menyikapi prediksi inflasi global.
Fraksi Partai Golkar juga menyoroti masalah aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang terhimpun melalui kegiatan reses yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran untuk mengakomodir hal tersebut dengan tetap menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Terkait dengan penyerahan punia undangan upacara adat dan keagamaan, perlu ada pemahaman bersama bahwa bantuan tersebut merupakan bantuan banten ngupasaksi, hendaknya diserahkan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli,” sebutnya.
Sedangkan pandangan umum Fraksi Partai Demokrat yang dibacakan Made Krisnawa secara umum menyampaikan bahwa penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam Rapat Paripurna ini, mempunyai makna yang sangat penting karena melalui pemandangan umum akan ada ide, gagasan, saran/masukan, analisa pembanding dan kritis, bahkan kritik serta koreksi yang pada gilirannya melahirkan penyempurnaan dalam pembahasan – pembahasan selanjutnya. (750)
