BANGLI | patrolipost.com – Berbagai sorotan disampaikan kalangan wakil rakyat Bangli menyikapi Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bangli tahun anggaran 2023. Setidaknya ada 19 hal yang menjadi sorotan dan catatan yang diberikan oleh Fraksi-fraksi DPRD Bangli.
Salah satunya, terkait pembangunan ekonomi di Bangli semestinya menempatkan pembangunan sektor pertanian menjadi primadona dan prioritas utama serta dengan keberpihakan terhadap anggaran bidang pertanian.
“Sebab, sektor pertanian memberikan kontribusi hampir sepertiga dari total nilai tambah yang dihasilkan,” ungkap Nengah Dwi Madya Yani selaku pembicara Pemandangan Umum Bersama Fraksi DPRD Bangli saat sidang paripurna DPRD Bangli menyikapi penyampaian LKPJ kepala daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika didampingi Wakil Ketua, Nyoman Budiada dan Komang Carles. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati I Wayan Diar.
Lanjut Madya Yani, masih rendahnya pembiayaan pèmbangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi tantangan ke depannya. “Untuk itu, pèrlu kreasi dan inovasi dalam rangka memacu pembangunan selain memang perjuangan kita untuk semaksimal mungkin untuk mendapatkan kebijakan anggaran dari pemerintah Provinsi dan Pusat,” ujarnya.
Fraksi-fraksi di DPRD Bangli juga menyarankàn agar pemanfaatan anggaran dalam APBD benar – benar memperhatikan segala aturan dan ketentuan yang sudah diamanatkan. Terkait peningkatan koordinasi antar OPD agar kinerja pemerintah sejalan di masing-masing perangkat pemerintahan.
“Kami berpegang pada prinsip objektifitas, realitas, rasionalitas, dan akuntabilitas, sehingga dapat diperoleh satu kesimpulan terhadap jalannya pemerintahan pada tahun anggaran 2023. Akan tetapi, kami akan selalu menekan pada teoritik dalam membaca LKPJ Bupati Tahun 2023, perlu adanya evaluasi yang signifikan, pencapaian kinerja melalui pendapatan evaluasi perencanaan kinerja dan evaluasi pengalokasian belanja,” ujarnya.
Menurut Madya Yani, masukan dari berbagai macam fraksi, dan masyarakat sangat berguna untuk menuju tujuan pada perubahan, dan menguji sejauh mana kegiatan dari tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, dalam upaya memaksimalkan pendapatan retrisbusi daerah, yang dimana dari pos penerimaan Retribusi Daerah dengan total target Rp.69.550.144.000,00 terealisasi Rp.54.816.532.450,00 atau 78,815%.
“Kami berpandangan perlu dirancang strategi yang baik dari pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan retribusi daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Fraksi-fraksi di DPRD menilai bahwa perlu adanya public policy evaluation (PPE) yang mengharuskan adanya analisis dan evaluasi tentang relasi antara policy yang dikerjakan dengan dampak yang ditimbulkan, mengingat terdapat angka-angka yang tidak sejalan dengan ketercapaian kinerja. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli, Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yakni, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, pelatihan guru dan tenaga pendidik, pemantauan dan evaluasi berkala dan diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, sekolah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait.
“Dengan kerjasama yang baik, dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Bangli dapat tercapai,” ucapnya.
Lebih lanjut, Fraksi-fraksi di DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli untuk memanfaatkan secara optimal seluruh pendapatan dan penerimaan untuk program-program prioritas yang vital bagi kepentingan langsung masyarakat. Mendorong peluasan akses infrastruktur daerah seperti Infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan agar dapat diprioritaskan pada daerah yang masih minim tersentuh pembangunan oleh pemerintah daerah, karena hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Kita juga berpendapat bahwa kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan. Selain itu diharapkan kepada seluruh OPD mampu menyinkronkan kegiatan-kegiatan dengan baik yang berkaitan dengan visi dan misi kepala daerah sehingga bisa terealisasi untuk menuju Bangli yang bermarwah, maju dan sejahtera,” jelasnya.
Fraksi DPRD Bangli juga menyoroti pentingnya penertiban penggunaan air bawah tanah untuk menjaga sumber air bersih, irigasi subak dan peningkatan pajak daerah yang bersumber dari ABT. Selain itu, terkait program peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang persentasenya sebanyak 71.06%, pemerintah daerah agar melaksanakan pengembangan objek baru di setiap desa di Bangli sesuai potensi yang tersedia dan memastikan wajib pajak pada setiap objek pajak bidang pariwisata.
“Fraksi-fraksi DPRD Bangli mengharapkan apa yang telah kami paparkan akan menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya,” harapnya. (750)
