BANGLI | patrolipost.com – Rapat Paripurna DPRD Bangli yang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli tahun anggaran 2022 mengagendakan pembacaan pemandangan umum Fraksi. Dalam kesempatan tersebut Fraksi Golkar mempertanyakan ketersediaan dana aspirasi Dewan.
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bangli I Ketut Suastika dihadiri Bupati Sang Nyoman Sedana Arta berlangsung di ruang rapat Kresna, kantor Bupati Bangli, Selasa (28/9/2021).
Fraksi Golkar dalam pemandangan umum melalui pembicara I Nengah Darsana mempertanyakan anggaran untuk memenuhi aspirasi Dewan. Kata I Nengah Darsana, sebagai tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan konstitusi DPRD mempunyai hak dan kewajiban untuk menyerap aspirasi masyarakat (reses). Melalui reses Dewan menerima berbagai aspirasi beragam dari seluruh lapisan masyarakat yang terbentuk dalam berbagai kelompok masyarakat.
Kata politisi asal Desa Landih, Kecamatan Bangli ini, aspirasi bisa saja berbentuk urusan sosial, keagamaan, olahraga, adat istiadat dan budaya serta infrastruktur fisik dan peningkatan SDM Masyarakat.
”Kami Fraksi Golkar mempertanyakan apakah pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk memenuhi aspirasi Dewan, walaupun tidak seluruhnya supaya kegiatan reses DPRD yang sudah memakai anggaran daerah tidak mubazir cenderung hanya formalitas saja,” tegas I Nengah Darsana.
Hal senada juga disampiakan Fraksi Restorasi Hati Nurani, lewat pemicara I Wayan Nekayasa. Dia berharap kepada pihak eksekutif dalam hal ini TAPD dan masing-masing OPD agar lebih serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang ada dalam masyarakat, baik yang diterima oleh DPRD saat lakukan reses atau hasil Musrenbang yang telah dilakukan eksekutif.
Sementara Fraksi PDIP melalui pembicara Nengah Dwi Madya Yani berharap dalam penempatan pejabat agar sesuai dengan keahlian secara profisional sehingga SDM yang ditempatkan nanti dapat menunjang program-program pemerintah daerah menuju Bangli Era Baru.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui pembicara Made Krisnawa mengatakan untuk belanja pegawai dirancang sebesar Rp 500 miliar agar ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai ASN maupun non ASN terutama untuk guru dan tenaga guru non ASN.
”Mereka adalah garda terdepan dalam memberikan pelayanan, sehingga sudah patut kesejahteraan mereka ditingkatkan,” jelas Made Krisnawa. (750)
