GIANYAR | patrolipost.com – Atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian opini WTP (wajar tanpa pengecualian), Pemerintah Kabupaten Gianyar memperoleh penghargaan dari Pemerintah Pusat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho dan diterima oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya, Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan, I Wayan Sadra, Asisten Administrasi Umum, Ngakan Putu Darma Jati beserta OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Gianyar, di halaman belakang kantor Bupati Gianyar, Senin (22/11/2021).
Teguh Dwi Nugroho dalam sambutannya mengatakan, di tahun 2020 merupakan tahun dimana pemerintah dituntut harus menjalankan pemerintahan dengan baik, sementara disisi lain juga harus mengatasi krisis akibat dampak pandemi Covid-19 secara cepat serta pelaksanaan APBN tahun 2020 sudah dijalankan secara extra ordinary sehingga mampu merespon dengan cepat pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. Dampak pandemi menjalar bukan saja kesehatan tapi ekonomi sosial kemasyarakatan, akuntabilitas pemerintah dituntut dalam menjalankan tugasnya.
“Dalam situasi darurat pandemi Covid-19 sehingga banyak transaksi pemerintah yang pelaksanaannya perlu penanganan yang sangat cepat, mendesak, masif serta harus diikuti dengan penguatan tata kelola yang baik sehingga prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi mutlak harus dijaga agar transaksi keuangan negara tetap dapat dipertanggungjawabkan,” kata Teguh Dwi Nugroho.
Pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Dimana dirinya berterimakasih dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Gianyar terutama di dalam pengelolaan dana transfer ke daerah, DAK fisik, dana desa, serta dana transfer lainnya.
Sehingga pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU tentang pemanfaatan bersama data dan informasi serta penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga bisa meningkatkan kinerja secara optimal pada masing-masing instansi.
Opini WTP merupakan suatu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang sudah dilakukan secara optimal dengan selalu menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntabilitas, serta mematuhi peraturan pemerintah. Dimana Kabupaten Gianyar sudah berturut-turut mendapatkan opini WTP, sehingga bisa memunculkan kepercayaan kepada institusi publik terutama pemerintah daerah.
Bupati Mahayastra mengatakan dari 3 tahun yang lalu hingga sekarang Kabupaten Gianyar sekarang sudah jauh berbeda, dimana Kabupaten Gianyar semakin menggeliat. Dimana langkah-langkah yang diambil dirinya sebagai Bupati Gianyar dengan mengefisienkan anggaran APBD 2019 dengan sebaik-baiknya, dari pemangkasan dana yang bersifat tidak urgen, yang dipergunakan untuk mengoptimalkan kepentingan yang bersifat program-program yang dapat dirasakan masyarakat, serta mengoptimalkan pendapatan daerah. PAD 2019 Kabupaten Gianyar mencapai Rp1,2 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2018 yang sebesar Rp600 miliar rupiah.
Dari pemangkasan tersebut didapat efisiensi hampir Rp160 miliar dari seluruh OPD yang ada sehingga secara akumulatif ada dana yang dapat dikelola pada tahun 2019 sekitar hampir Rp800 miliar rupiah yang dipergunakan untuk membangun Kabupaten Gianyar dengan berlandaskan visi dan misi dirinya sebagai bupati.
Tahun 2020 Pandemi Covid-19 melanda sehingga PAD Gianyar yang tembus 300 miliar rupiah dari Januari-Maret, menjadi menurun di bulan April sampai titik terendah sehingga harus melakukan refocusing untuk memenuhi kebutuhan paling dasar diantaranya belanja pegawai dan operasional kantor.
Pada bulan September datang surat dari mendagri terkait dengan dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sehingga Kabupaten Gianyar mengajukan dana PEN dan memperoleh pinjaman sebesar Rp343 miliar rupiah untuk membiayai program-program yang sudah masuk dalam KAK (Kerangka Acuan Kegiatan). Kabupaten Gianyar memperoleh 4 kali pinjaman dana PEN dikarenakan APBD yang cukup bagus serta belanja yang mengikat cukup kecil.
Pada tahun 2020 Kabupaten Gianyar mengeluarkan dana BK (bantuan kesehatan) sebesar Rp35 miliar di luar BPJS yang dapat mengcover semua penyakit, serta mengcover seluruh biaya yang dihabiskan.
“Sekarang Kabupaten Gianyar akan ditiru, dimana Banyuwangi sebesar Bali hanya menganggarkan Rp 28 miliar rupiah untuk kesehatan diluar dari BPJS, tetapi Gianyar sudah sejak tahun 2019,” ujar Bupati Mahayastra. (kominfo/eka)
