BANGLI | patrolipost.com – Sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bangli tahun 2020 nanti, untuk biaya pengamanan Polres Bangli mengajukan anggaran Rp 12 miliar lewat proposal. Angka Rp 12 miliar ini nilainya 6 kali lipat lebih besar dibandingkan Pilkada 2015 yang besarannya hanya Rp 2,2 miliar.
Soal dana hibah untuk Polres Bangli ini menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli dengan TAPD kaitannya pembahasan APBD 2020 di ruang rapat DPRD Bangli, Jumat (15/11).
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli, I Nyoman Budaiada dan I Komang Carles dihadiri beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), salah satunya Plt Kesbangpol Bangli, I Nengah Sukarta.
Rapat membahas pos anggaran Pilkada yang meliputi dana hibah untuk KPU Bangli, Bawaslu Bangli, Polres Bangli dan Kodim Bangli. Dalam rapat tersebut, Nengah Sukarta mengatakan, dana hibah untuk KPU Bangli ditetapkan plafon Rp 21,4 miliar lebih.
“Untuk hibah KPU akan cair dalam tiga tahap, untuk tahap pertama tahun ini. Dua tahap lagi di tahun 2020. Untuk tahapan Pilkada sudah dimulai tahun ini,” ungkapnya.
Dari nilai tersebut, KPU Bangli kembali mengajukan Rp 2 miliar. Namun karena kondisi anggaran dari KPU melakukan penyisiran, ada sekitar Rp 800 juta yang dapat disisir. “Kami sudah koordinasikan, kegiatan yang dimungkinkan untuk disisir,” sebutnya.
Sementara itu untuk Bawaslu Bangli nilainya Rp 6 miliar. Kemudian untuk hibah Polres Bangli dan Kodim Bangli sama-sama meningkat dari Pilkada 2015 lalu.
Menurut, Nengah Sukarta, jika Pilkada 2015 lalu hibah untuk Polres Bangli berada di angka Rp 2,2 miliar dan Kodim Bangli sebesar Rp 300 juta.
Kata Nengah Sukarta melihat proposal yang diajukan, Polres Bangli angkanya sebesar Rp 12 miliar lebih dan Kodim Bangli Rp 2 miliar. Terkait hal ini Nengah Sukarta mengaku sudah melakukan kajian dengan mencari perbandingan ke kabupaten yang juga melaksanakan Pilkada seperti Denpasar, Jembrana.
Bebernya, jika melihat jumlah pendudukan Bangli tidak jauh berbeda dengan Jembrana. “Kami melakukan kajian, dicari perbandingan yang tertinggi dan terendah. Untuk Jembrana sendiri, hibah untuk Polresnya sebesar Rp 4 miliar,” tukasnya sembari mengatakan, mungkin pertimbanganya karena di Bangli lebih banyak TPS kemudian dipengaruhi faktor geografis sehingga membutuhkan anggaran lebih besar.
Dengan polosnya Nengah Sukarta mengaku masih kurang memahami proposal yang diajukan Polres Bangli, bahkan menyebutkan proposal tidak terbaca. Berbeda halnya dengan pengajuan dari KPU dan Bawaslu Bangli.
Di sisi lain ungkapkan Plt Kesbangpol soal proposal tidak terbaca, mematik reaksi anggota DPRD Bangli I Made Natis yang langsung mempertanyakan soal proposal tersebut tidak terbaca karena ketikan kabur atau seperti apa. “Tidak terbaca apa, karena ketikannya kabur?” sentilnya. Soal hibah Rp 12 miliar, Made Natis menyarakan untuk berkordinasi kembali dengan pihak Polres Bangli.
Melonjaknya angka permintaan hibah untuk Polres Bangli ini menjadi sorotan anggota DPRD Bangli. Para anggota dewan yang masuk dalam Banggar ini meminta agar Kesbangpol melakukan kajian terlebih dahulu.
Hal sedana juga diungkapkan anggota Dewan lainnya, yang mana penggunaan dana pada Pilkada sebelumnya juga bisa menjadi bahan kajian, termasuk perbandingan dengan kabupaten lainnya. “Dikaji dengan baik, penganggaran di kabupaten lain juga bisa jadi acuan. Kita lihat juga kondisi anggaran Bangli,” sambung anggota lain, I Made Sudiasa.
Dalam pembahasan tersebut, I Nengah Darsana dengan tegas mempertanyakan hasil kajian yang dilakukan oleh Kesbangpol. “Harusnya OPD teknis yang melakukan kajian, hasilnya baru dibahas kembali. Bukan malah menyodorkan data mentah,” ujarnya.
Berbeda dengan Ketut Mastrem, dirinya langsung menyetujui nilai tersebut karena Pilkada ini menjadi skala prioritas nasional. Jika pun dilakukan penyisiran apa yang menjadi dasarnya. “Kalau pun ada pemangkasan harus jelas dasarnya,” sebut Mastrem. (750)
