JAKARTA | patrolipost.com – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, hidrografi memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam kegiatan maritim. Data hidrografi sebagai dasar untuk merancang desain dan proposal Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok pada proposal Indonesia di sidang International Maritime Organization (IMO).
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Panjaitan, MPA, dalam keynote speech pada webinar nasional bertemakan “Peran Hidrografi dalam Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) dari Perspektif Ekonomi dan Pertahanan Maritim” di Jakarta, Rabu (2/9/2020). Acara ini merupakan rangkaian kegiatan yang digelar Pushidrosal dalam memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2020.
Menkomarinves mengatakan, penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok oleh MO merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi maritim Indonesia. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan wilayah perairan sendiri.
Keberhasilan tersebut bukanlah peran dari satu institusi atau lembaga saja, tetapi merupakan peran kolektif stakeholder maritim nasional dalam memperjuangkan kepentingan nasional di level internasional.
Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono SE MM, manyampaikan penghargaan atas kepercayaan Kemenkomarinves dan Ditjen Hubla yang mendukung penggunaan Peta Laut Indonesia produksi Pushidrosal sebagai peta navigasi laut resmi yang digunakan para pelaut selama berlayar di perairan Indonesia. Juga kepercayaan kepada Pushidrosal dalam penyiapan data-data hidrografi dan desain yang diusulkan dalam penentuan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok.
Kegiatan webinar nasional ini menghadirkan beberapa narasumber seperti, Dr Arif Havas Oegroseno (Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman) yang memaparkan topik bahadan “Peran Hidrografi dalam Pengelolaan Laut Indonesia”. Laksamana TNI (Purn) Prof Dr Marsetio (Penasehat Ahli Kemenkomarves Bidang Hankam Maritim) memaparkan “Konsekuensi dan Kewajiban Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) di ALKI I (Selat Sunda) dan ALKI II (Selat Lombok).
Direktur Lalu-lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Dr Capt Antoni Arif Priadi, MSc, membahas “Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok”. Serta Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Dr Ir Harjo Susmoro, SSos, SH, MH, memaparkan Peran Pushidrosal dalam Proses Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok. (246)
