SEMARAPURA | patrolipost.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klungkung memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan pada akhir Desember 2022 untuk menghindari konflik dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dalam IKP yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, Kabupaten Klungkung masuk dalam kategori rawan sedang.
Selanjutnya, dalam upaya mencegah terjadinya konflik pada pemilu 2024 mendatang, Bawaslu Klungkung melakukan koordinasi keamanan dengan pihak Kodim 1610/Klungkung, Jumat (15/9).
Kedatangan jajaran pimpinan Bawaslu Klungkung ini diterima langsung oleh Dandim 1610/Klungkung Letkol Inf Armen di Aula Makodim 1610/Klungkung.
Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang supardika mengatakan tujuannya beraudiensi ke Kodim Klungkung adalah untuk melakukan koordinasi terkait potensi gangguan keamanan menjelang pelaksanaan pemilu hingga penghitungan suara.
“Kita berada di wilayah konflik kekuasaan. Maka dari itu yang utama adalah masalah keamanan. Mohon arahan dari bapak TNI terkait keamanan wilayah,” kata supardika membuka diskusi.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa saat ini Bawaslu Klungkung berupaya untuk melakukan pencegahan konflik melalui sosialisasi, pemberian saran, imbauan, dan cegah dini. Kedepan atas masukan dari Dandim, pihalknya juga akan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif.
Dalam kunjungan singkat ini, Supardika juga mengingatkan tentang netralitas TNI di pemilu 2024.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Klungkung, Ida Ayu Ari Widhiyanthy mengatakan saat ini tahapannya adalah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) menuju penetapan Daftar Calon Tetap (DCT)
“Mohon kerjasama dari Kodim terkait keamanan agar pemilu 2024 berlangsung dengan aman. Seperti kita ketahui Klungkung juga IKPnya (masuk) rawan sedang,” tutur Dayu Ari.
Pada kesempatan yang sama, Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Sang Ayu Mudiasih mengajak jajaran Kodim 1610/Klungkung bersinergi dengan Bawaslu Klungkung agar pemilu 2024 berlangsung lancer dan damai.
“Kita sudah lama bersinergi, kedepan banyak yang perlu disinergikan lagi terkait pencegahan gangguan keamanan. Dimana kita cegah lebih awal agar tidak terjadi pelanggaran,” ucap Ayu.
Adapun yang perlu mendapat atensi saat pencalegan adalah setelah penetapan DCT peserta mulai memasang Alat Peraga Kampanye (APK). Begitu juga di Klungkung juga akan menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rentan terjadi gesekan-gesekan yang berujung pada konflik.
Sementara itu, Dandim 1610/Klungkung Letkol Inf Armen menyampaikan setiap wilayah yang mempunyai potensi perekonomian pasti rentan terjadi konflik.
“Dulu apa yang dicari orang di Klungkung. Tidak ada. Tapi diprediksi Klungkung nanti bisa lebih bagus dari Badung, karena ada PKB (Pusat kebudayaan Bali), (proyek) embung, dan Nusa Penida,” terang Armen.
Mengenai situasi keamanan, menurutnya bisa terjadi kekacauan karena oknum-oknum yang berambisi untuk menjabat, sehingga apapun menjadi dihalalkan, yang penting oknum tersebut bisa menjabat.
“Agar tidak ada konflik kita sebagai aparat harus membaca apa ada ancaman kedepan. Supaya tidak ada chaos (kekacauan red) kita harus preventif. Anggaran (penanganan) konflik jangan digunakan bila sudah ada konflik, tapi pakai untuk sosialisasi pencegahan,” ucapnya.
Mengenai netralitas, Armen tegas menyatakan netralitas TNI adalah harga mati. Munurutnya politik itu bukan jelek. “Tentara juga berpolitik, yang disebut politik negara,” imbuhnya. (855)
