JAKARTA | patrolipost.com – Beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju Jokowi ramai-ramai mengeritik kebijakan PSBB Total Gubernur DKI Anies Baswedan, yang akan diumumkan siang ini, Minggu (13/9/2020). Alasannya, PSBB Total akan mengerem pertumbuhan ekonomi, bahkan berdampak buruk secara nasional.
Berdasarkan rilis yang diterima media, selama masa PSBB Total, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan lima kebijakan berikut:
- Seluruh tempat ibadah ditutup dengan penyesuaian (terbatas pada komunitas lokal dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat).
- Seluruh tempat hiburan harus tutup.
- Seluruh usaha makanan hanya menerima pesanan untuk dibawa pulang atau pesan antar.
- Seluruh kegiatan publik dan kegiatan masyarakat harus ditunda. Tidak boleh ada kerumunan sama sekali di lingkungan publik.
- Transportasi publik kembali dibatasi dengan ketat dan jam operasionalnya. Ganjil genap sementara ditiadakan.
Para Menteri Kabinet Indonesia Maju ramai-ramai mengeroyok kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan PSBB total mulai 14 September 2020 tersebut. Kritik dan penolakan diungkapkan dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional dengan narasumber Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Menteri Airlangga, menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham Tanah Air hari ini.
“Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000,” katanya, Kamis 10 September 2020.
Diketahui, IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.
Sementara itu, Airlangga mengingatkan dalam mengambil kebijakan, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
“Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market,” ujarnya.
Selain itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang ikut merespons kebijakan Anies. Ia mengatakan kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.
Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. “Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan,” kata Agus.
Kemudian, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB. Karena itu, ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.
“Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita,” ujarnya.
Tak hanya itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada Pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.
“Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan,” katanya. (*/807)
