DENPASAR | patrolipost.com – Dengan dicabutnya izin usaha bagi BPR Legian, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi bank. LPS menarget waktu 90 hari kerja melakukan rekonsiliasi dan verifikasi serta pembayaran dana nasabah.
Sekretaris LPS Mohamad Yusron yang hadir di Kantor OJK Regional 8 Bali Nusra menyatakan, dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPR Legian, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar.
“Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha. Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap selama kurun waktu itu,” ujarnya.
Menurutnya, dalam rangka likuidasi PT BPR Legian, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank. LPS sebagai RUPS PT BPR Legian akan mengambil tindakan-tindakan sebagai berikut: 1) membubarkan badan hukum bank, 2) membentuk Tim Likuidasi, 3) menetapkan status bank sebagai ‘Bank Dalam Likuidasi’ dan 4) menonaktifkan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
“Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum dan proses likuidasi PT BPR Legian akan diselesaikan oleh Tim Likuidasi yang dibentuk LPS. Pengawasan pelaksanaan likuidasi PT BPR Legian tersebut dilakukan oleh LPS,” jelas Yusron.
Nasabah penyimpan dimohon untuk menunggu pengumuman pembayaran klaim dana nasabah yang akan dilakukan di kantor PT BPR Legian, media cetak/ koran, dan website LPS. Bagi nasabah peminjam dana, tetap bisa melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor pusat PT BPR Legian dengan menghubungi petugas bank atau Tim Likuidasi.
LPS mengimbau agar nasabah PT BPR Legian tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi BPR Legian. Karyawan PT BPR Legian diharapkan tetap membantu proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi tersebut. (arw)