JAKARTA | patrolipost.com – DPR RI menyetujui adanya pembentukan kementerian baru, yakni penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi.
Saat ini Kemenristek dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro dan kursi Mendikbud ditempati Nadiem Makarim. Atas peleburan ini pun, mulai muncul akan adanya isu reshuffle.
Terkait siapa yang akan dipercaya memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menuturkan bahwa itu adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun yang pasti, menteri harus memiliki rekam jejak yang bagus.
“Saya pikir perlu mendengarkan suara publik, orang yang punya track record panjang soal mengelola pendidikan, kalau pak menteri (Nadiem) sekarang kan nggak punya track record pendidikan, lalu dipaksakan sehingga banyak kebijakan yang di lapangan bermasalah,” jelasnya, Minggu (11/4).
Menurut dia, jika terjadi perubahan menteri, kriteria yang harus ada tentunya memiliki kiprah di bidang yang akan ditanganinya. Lalu, yang pasti dia bagian dari kelompok-kelompok yang memiliki integritas tinggi pada pendidikan.
“Terakhir tentu dia visioner, banyak orang punya rekam jejak, tapi rekam jejak yang biasa-biasa saja, sekarang kan kita ini dihadapi tantangan luar biasa soal teknologi, 4.0, pandemi sehingga dia harus kreatif, inovatif dan juga kolaboratif,” kata Ubaid.
Dirinya juga menilai bahwa Nadiem akan cocok sebagai Menteri Investasi. Pasalnya, sebelum menjadi Mendikbud, Nadiem merupakan pendiri perusahaan yang kini memiliki status decacorn, yakni Gojek. Oleh karenanya, Nadiem merupakan salah satu yang pantas menempati posisi tersebut apabila benar akan terjadi reshuffle.
“Kalau itu kan udah punya track record, punya investasi di perusahaan digital, lalu menggerakkan sektor non formal itu punya record, tapi kalau soal pendidikan itu justru publik mempertanyakan, ketemunya di titik mana (tidak ada hubungan dengan pendidikan), sehingga banyak kebijakan yang gagap dan kelihatan tidak genuine dari diri dia sendiri,” paparnya. (305/jpc)
