JAKARTA | patrolipost.com – Pemerintah berencana melonggarkan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengharapkan, pemerintah tidak terburu-buru menerapkan relaksasi PSBB sebelum sebaran Covid-19 dapat terkendali.
“Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru sebelum kecepatan penularan covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (3/5).
Pernyataan Bamsoet merespon Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang tengah memikirkan relaksasi penerapan PSBB. Namun, Bamsoet menilai, kecepatan penularan virus Corona belum bisa dikendalikan, sehingga relaksasi PSBB bukan langkah yang tepat.
Bahkan, mantan Ketua DPR RI itu memandang, kasus positif hingga kini masih terjadi penambahan. Terlebih, Jakarta masih menjadi episentrum penyebaran virus Corona.
“Demikian juga dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apalagi PSBB Jawa Barat baru diterapkan pada 6 Mei 2020 mendatang,” ucap Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet menyarankan agar pemerintah dapat mengkaji terlebih dulu seberapa jauh efektivitas PSBB yang sudah dilakukan dalam menahan penyebaran virus Corona. Pemerintah juga harus mendengarkan masukan dari kepala daerah sebelum melakukan pelonggaran PSBB.
“Sama seperti mekanisme pengajuan PSBB, maka relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pertimbangan kepala daerah, karena diasumsikan bahwa kepala daerah paling tahu kondisi wilayahnya masing-masing,” tegas politikus Golkar ini.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan, pemerintah sedang memikirkan relaksasi PSBB sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pembatasan sosial. Menurutnya, bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres, yang akhirnya berdampak menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.
Pelonggaran PSBB itu dengan mengizinkan rumah makan untuk buka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, imunitas masyarakat bisa menurun jika masyarakat merasa stres karena dikekang dengan aturan PSBB. (305/jpc)
