NUSA DUA | patrolipost.com – Selama periode Januari-November 2020, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendeteksi telah terjadi serangan siber sebanyak lebih dari 423 juta serangan. Jumlah ini lebih banyak hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan jumlah serangan di periode yang sama pada tahun 2019.
Hal ini diungkapkan Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian pada kegiatan “Simposium Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) dalam rangka Mendukung Penyusunan Kerangka Regulasi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber” di Hotel The Westin Resort, Nusa Dua, Senin (7/12/2020).
Terjadinya pandemi Covid-19 saat ini turut mengakselerasi transformasi digital di seluruh dunia. Indikasinya adalah terjadinya peningkatan yang signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan masyarakat. Serangan menjadi tren dalam masa pandemi Covid-19 ini adalah pencurian data melalui malware.
Hal ini menjadi perhatian, karena serangan yang terjadi di dunia maya dapat menyebabkan kerusakan dan terganggunya stabilitas di dunia nyata. Peningkatan traffic internet dan maraknya penggunaan aplikasi daring turut dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melancarkan serangan siber, seperti malware, phising, SQL injection, hijacking, dan Distributed Denial of Service (DDOS).
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali I Gede Indra Dewa Putra, SE, MM, (mewakili Gubernur Bali Wayan Koster), dan Forkompimda Provinsi Bali. Kegiatan SKSN diikuti secara daring oleh sejumlah peserta dari berbagai stakeholder dan menghadirkan sejumlah narasumber seperti, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo (Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan).
Duta Besar Febrian Alphyanto Ruddyard (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri), DR Ir Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAPD (Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas), dan Dra Mariam F Barata, MIKom (Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo).
Nunil Pantjawati BSc ME (Direktur IKPRED BSSN), Drs Joy Reinier Adriaansz MSi (Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian), serta Perwita Sari SST SE MSi (Analis Kebijakan Madya/Koordinator Perumusan Kebijakan SPBE Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).
Dalam Pidato Kenegaraan Presiden RI pada HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD dan DPR RI pada 16 Agustus 2019 lalu, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia harus siaga menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk kejahatan penyalahgunaan data.
Data adalah jenis kekayaan baru bangsa Indonesia, kini data lebih berharga dari minyak. Sehingga, dalam bidang pertahanan keamanan, Indonesia juga harus tanggap dan siap menghadapi perang siber.
SKSN merupakan amanat dalam ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor: 71/Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa peran pemerintah dalam menetapkan strategi keamanan siber nasional merupakan bagian dari strategi keamanan nasional, yang di dalamnya meliputi pembangunan budaya keamanan siber, yang mana penetapan strategi keamanan siber nasional tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.
Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) merupakan arah kebijakan nasional yang memuat visi, misi, landasan pelaksanaan, peran pemangku kepentingan, dan fokus area kerja dalam rangka menciptakan lingkungan strategis yang menguntungkan guna mempertahankan dan memajukan kepentingan nasional di tingkat global melalui perwujudan keamanan siber nasional.
Ke depannya, SKSN dapat digunakan sebagai acuan bersama seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. Selain itu, strategi ini diharapkan mampu memicu peningkatan keamanan siber yang akan menumbuhkan potensi ekonomi digital di negara Indonesia.
Visi SKSN adalah dalam rangka mendukung visi Pemerintah, yaitu: terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong dengan keamanan dan ketahanan siber nasional. Untuk mencapai visi tersebut, maka dilakukan upaya strategis secara aktif dan berkesinambungan yang dijabarkan menjadi 4 misi.
Pertama, melindungi sistem pemerintahan, infrastruktur informasi vital nasional, dan dampak sosial pada ruang siber. Kedua, melindungi ekosistem perekonomian digital nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan inovasi.
Ketiga, membina kekuatan dan kemampuan dalam mengelola keamanan siber Indonesia yang andal dan mempunyai daya tangkal. Keempat, memajukan kepentingan keamanan siber nasional Indonesia dan mendukung terciptanya ruang siber yang terbuka, aman, stabil, dan bertanggung jawab.
SKSN berfokus pada implementasi di tujuh fokus area yaitu, tata kelola; manajemen risiko dalam keamanan siber nasional; kesiapsiagaan dan ketahanan; Infrastruktur Informasi Vital Nasional (IIVN); pembangunan kapabilitas dan kapasitas serta peningkatan kewaspadaan, legislasi dan regulasi, serta kerja sama internasional. Seluruh fokus area kerja ini merupakan aktivitas-aktivitas strategis yang harus dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen pemangku kepentingan.
Pelaksanaan strategi keamanan siber Indonesia tidak hanya difokuskan pada pemerintah, akan tetapi melibatkan semua unsur, yaitu pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat/komunitas yang disebut sebagai Quad Helix. Dimana, Quad Helix dapat saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan strategi keamanan siber.
Oleh karenanya, peran dan tanggung jawab keamanan siber berada pada seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi keamanan siber nasional menjadi kunci utama dalam membangun ruang siber yang aman dan kondusif. (246)
