JAKARTA | patrolipost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon Panglima TNI. Ujian terberat Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI pada Pemilu dan Pilpres 2024.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait usulan pengganti calon Panglima TNI pengganti Laksamana TNI Yudo Margono. Hal itu disampaikan Puan seusai Rapat Paripurna DPR, Selasa (31/10/2023).
“Pada kesempatan ini saya akan umumkan nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Nama yang diusulkan Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto SE Msi yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” terang Puan saat jumpa pers di Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta.
Puan menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia pun berharap, proses pergantian Panglima TNI bisa berjalan dengan lancar.
“Semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, sehingga penggantian atau Panglima TNI yang akan datang bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kekosongan Panglima TNI yang akan datang,” terang Puan.
Pengamat militer Anton Aliabbas mengatakan, tugas utama dan terberat Agus adalah menjaga independensi dan netralitas TNI dalam Pilpres 2024.
“Kesan sebagai ‘orang dekat’ Jokowi jelas memberikan warna tersendiri dalam menjalankan tugas manajerial organisasi militer. Oleh karena itu, Agus seharusnya dapat menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin netralitas TNI dalam Pilpres 2024. Keterlibatan keluarga Jokowi dalam kontestasi politik ini jelas menjadi ujian utama bagi Agus dalam memimpin TNI,” ujar Anton, Selasa (31/10/2023).
Anton mengatakan, di tengah kondisi dinamika politik yang sedang menghangat, TNI ke depan harus mewujudkan netralitas dalam politik secara serius. Apabila ada prajurit aktif yang memainkan pengaruhnya dalam kaitannya memenangkan salah satu kontestan akan berdampak buruk bagi organisasi militer.
“Dalam hal ini, penguatan mekanisme pengawasan seperti SOP termasuk keterbukaan terhadap organisasi eksternal dalam menjadi kunci,” katanya. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini menambahkan, hal yang perlu diperhatikan juga oleh Agus adalah dalam menentukan pejabat yang mengisi pos strategis di tubuh TNI.
“Hendaknya selalu memastikan merit based system menjadi rujukan utama, bukan pada preferensi pernah bekerja di lingkungan Istana. Karena bagaimanapun juga, Panglima TNI mendatang hendaknya merawat kepekaan dan sensitivitas yang dijaga TNI dalam menjaga keutuhan republik ini,” pungkasnya. (305/snc)
