DENPASAR | patrolipost.com – Hingga Selasa (22/10/2019) pagi, Presiden Joko Widodo telah memanggil sejumlah nama calon menteri. Dari nama-nama yang dipanggil tersebut, belum ada satu pun di antaranya yang merupakan putra Bali.
Hal ini mengundang banyak pertanyaan. Sebab pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu, Bali menyumbang suara dengan persentase kemenangan tertinggi di seluruh Indonesia untuk pasangan Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin (Jokowi-Amin).
Menariknya, sejumlah kader PDIP di Bali yang dimintai tanggapan terkait hal ini justru memilih bungkam. Mereka beralasan, yang paling berhak berkomentar adalah Ketua DPD PDIP Provinsi Bali Wayan Koster. Selain itu, ada juga yang berdalih bahwa soal menteri adalah hak prerogatif presiden.
“No coment. Biar tidak salah, sebaiknya sama Bapak Ketua DPD (Wayan Koster),” kata Kadek Diana, kader PDIP asal Gianyar yang juga Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali.
Hal tak jauh berbeda berbeda dilontarkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Jembrana, Kembang Hartawan, saat dikonfirmasi terpisah. Bahkan menurut Wakil Bupati Jembrana itu, masalah menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden untuk menentukannya. Kalaupun ada jatah menteri untuk partai, menurut dia, maka itu seutuhnya menjadi hak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Soal menteri itu hak prerogatif presiden. Kalaupun ada jatah (menteri untuk) partai, maka itu hak ketua umum,” tandas mantan ketua DPRD Kabupaten Jembrana ini. (182)
