JAKARTA | patrolipost.com – Sebagai jaminan perlindungan kesehatan dan rasa aman kepada masyarakat Natuna, Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor sementara di Natuna, Kepulauan Riau (Kepri). Tuntutan serupa juga disampaikan warga Natuna yang menolak daerah mereka dijadikan tempat observasi WNI yang baru pulang dari Wuhan, RRT.
Juru Bicara Istana, Fadjroel Rachman mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor sementara di Natuna, menyusul dievakuasinya 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
“Jaminan perlindungan kesehatan yang sangat ketat dipantau secara langsung Menteri Kesehatan bersama tim yang diinstruksikan Presiden untuk berkantor di Natuna,” kata Fadjroel lewat keterangan tertulis Senin (3/2/2020).
Sebagaimana diberitakan, sebanyak 238 WNI bersama 42 tim penjemput telah tiba di Tanah Air dari Wuhan, RRT. Mereka menjalani transit observasi di Natuna selama 14 hari, baru kemudian bisa pulang dan bertemu keluarga masing-masing.
Untuk melindungi seluruh penduduk Indonesia secara optimal, kata Fadjroel, Presiden Jokowi juga menginstruksikan semua penerbangan dari dan ke Tiongkok dihentikan (untuk sementara) mulai Rabu, 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.
“Juga kepada pendatang yang tiba dari Tiongkok dan sudah berada di sana selama 14 hari, tidak diizinkan masuk dan transit di Indonesia,” katanya.
Sebelumnya, warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri bersikukuh menolak kedatangan warga negara Indonesia yang dipulangkan dari Wuhan, Cina, diobservasi di kampung halaman mereka. Massa akan menggelar aksi yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Terdapat enam tuntutan yang mereka suarakan terkait penolakan tersebut. Salah satunya meminta Menteri Kesehatan berkantor di Natuna, sebagai jaminan bagi warga bahwa Natuna aman dari virus corona.
“Kami meminta Menteri Kesehatan wajib berkantor di Natuna, karena kami ingin menteri sebagai bentuk jaminan kesahatan dan keamanan kami,” ujar Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Natuna, Haryadi, Minggu (2/2/2020).
Selain itu massa juga meminta WNI yang dari Wuhan di pindahkan ke kapal perang agar dapat diobservasi di lepas pantai. Menurutnya, warga resah dengan kedatangan WNI tersebut di Natuna.
Point selanjutnya, masyarakat meminta pemerintah pusat dan daerah memberi kompensasi berupa jaminan kesehatan, seperti posko kesehatan, di Natuna. Berikutnya masyarakat meminta pemerintah mendatangkan dokter psikiater ke Natuna. “Karena saat ini kita tahu masalah ini tidak hanya berdampak kepada fisik, tetapi juga mental masyarakat Natuna,” kata dia.
Massa juga menuntut segala kebijakan pemerintah pusat untuk ke depannya disosialisaikan lebih dulu. “Karena kondisi hari ini adalah contoh tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Natuna, sehingga masyarakat resah,” ujarnya.
Point ke enam, masyarakat meminta pemerintah daerah menjadi penyambung lidah masyarakat kepada pemerintah pusat. Jika tuntutan tidak dijalankan, masyarakat akan membuat mosi tak percaya baik kepada eksekutif maupun legislatif. (807)
