DENPASAR | patrolipost.com – Kabar gembira. Pemerintah akan memberikan tambahan bantuan sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Program Kartu Sembako. Masing-masing masyarakat yang tergolong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima top up sebesar Rp 300 ribu untuk tiga bulan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di akun Instagram miliknya @airlanggahartarto_official pada Minggu (21/11/2021).
“Program yang didorong untuk di tahun ini adalah top up BLT Desa Rp 300 ribu kali tiga bulan dengan jumlah sasaran 694 KPM,” kata Airlangga Hartarto.
Adapun tambahan atau top up bantuan sosial ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Selain BLT Desa, tambahan juga dilakukan pada Program Kartu Sembako yang nilainya sama yakni sebesar Rp 300 ribu yang dikalikan selama tiga bulan dengan jumlah 1,4 juta KPM.
“Ini akan dilaksanakan di akhir atau di awal Desember,” terang Airlangga.
Pada akhir Oktober lalu, Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah akan memperluas atau menambahkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan juga memperluas BLT dari sisa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut Airlangga, bantuan BSU yang semula hanya diberlakukan untuk masyarakat yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan target sebanyak 8.783.350 penerima dengan anggaran Rp 8,7 triliun, akan diperluas lagi.
“Saat ini tersisa dana BSU sekitar Rp 1,7 triliun, sehingga penerima BSU ini akan diperluas sesuai dengan usulan Kementerian Ketenagakerjaan, diharapkan dapat dilaksanakan dan tidak ada perubahan dari kriteria penerima,” kata Airlangga dalam konferensi pers tentang evaluasi program PC PEN dan optimalisasi anggaran PEN, Selasa (26/10/2021) lalu.
Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar menuturkan, dari sisa dana BSU tersebut akan diberikan kepada 1,6 juta sasaran pekerja dengan jumlah anggarannya sebanyak Rp 1,6 triliun.
Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo mengungkapkan BLT Desa ini dihitung selama tiga bulan, yakni Oktober, November dan Desember 2021. Selanjutnya akan disalurkan sekali bayar dengan total Rp 900 ribu per orang.
Pihaknya juga meminta kepada seluruh gubernur agar melakukan pembinaan dan pengawasan untuk memastikan bupati melaksanakan penyaluran BLT Desa.
“Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Bersama Menteri ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sekretaris Jenderal,” jelas Yusharto seperti dikutip dari laman Kemendagri.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pemerintah juga akan memperluas target sasaran PEN untuk menangani kemiskinan ekstrem. Pihaknya menyebutkan bahwa sisa anggaran dari total dana PEN sebesar Rp 744,77 triliun tersebut kemungkinan akan ada pergeseran di dalam kluster-kluster yang ada dalam program PEN.
Salah satunya, yaitu perluasan bantuan dengan memberikan tambahan BLT, dengan sumber data diambil dari penerima kartu sembako dan juga menerima Program Keluarga Harapan (PKH), yang akan diberikan hingga akhir tahun. Tambahan tersebut Rp 300 ribu dan akan diberikan dalam jangka tiga bulan, atau hingga akhir Desember 2021. (030)
