JAKARTA | patrolipost.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO). Langkah ini bertujuan melindungi pekerja migran Indonesia dari jaringan sindikat ilegal yang mengeksploitasi mereka.
Dalam pertemuan yang digelar di Mabes Polri pada Kamis (9/1/2025), Kapolri menegaskan perlunya langkah konkret dalam menangani kasus perdagangan orang. Ia menekankan bahwa sinergi antar-kementerian adalah kunci utama dalam memberantas tindak pidana ini.
“Kami akan meningkatkan langkah terpadu, mulai dari penindakan hukum hingga perbaikan sistem. Fokus utama kami adalah melindungi masyarakat yang rentan menjadi korban eksploitasi,” ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebagai salah satu langkah awal, Polri akan membentuk desk pengaduan khusus yang menerima laporan masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran secara ilegal. Desk ini akan menjadi tempat untuk menangani pengaduan secara intensif dan menjadi bagian dari langkah preventif terhadap keberangkatan yang tidak sesuai prosedur.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyampaikan bahwa eksploitasi banyak terjadi pada pekerja yang berangkat secara unprosedural. Ia menilai dukungan Polri sangat dibutuhkan untuk mengungkap sindikat yang menjadi dalang di balik keberangkatan ilegal tersebut.
“Kami butuh dukungan Polri untuk membongkar sindikat ini. Sinergi ini menjadi harapan baru untuk melindungi pekerja migran,” ujar Abdul Kadir Karding.
Selain penindakan hukum, langkah ini juga mencakup perbaikan sistem pemberangkatan pekerja migran, sehingga masyarakat dapat terlindungi dari eksploitasi. Polri dan P2MI sepakat bahwa perlindungan yang lebih terstruktur dan berbasis pencegahan akan memberikan dampak besar dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang.
Sinergi antara Kapolri dan Menteri P2MI menjadi tonggak baru dalam memastikan keamanan pekerja migran Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menekan angka keberangkatan ilegal dan memberikan perlindungan lebih besar kepada mereka yang rentan menjadi korban sindikat perdagangan manusia. (305/jpc)
