NEGARA | patrolipost.com – Kendati telah dilakukan mediasi baik oleh instansi terkait maupun oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Jembrana maupun DPRD Provinsi Bali, namun permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan Daerah Provinsi Bali Unit Perkebunan Pulukan hingga kini masih berlanjut. Bahkan Selasa (10/12) para karyawan kembali ngerudug kantor perkebunan untuk meminta kepastian terkait penggajian dan status mereka.
Setelah sebelumnya tidak berproduksi sejak Minggu (1/12) lalu, para karyawan Perusda Bali yang dipekerjakan di PT Citra Indah Praya Lestari (CIPL), Senin (9/12) kembali mendatangi kantor Perkebunan Pulukan di Jalan Pekutatan-Pupuan, Banjar Pasar, Pekutatan. Berdasarkan informasi, puluhan karyawan menduduki kantor sejak pagi. Sejumlah ruangan kantor disegel termasuk pintu gerbang utama kantor dengan membakar ban.
Salah seorang karyawan Kadek Suyasa (54) mengatakan gaji karyawan kembali telat pembayarannya selama tiga bulan terkahir atau sejak September lalu.
“Gaji Agustus sudah ditalangi Perusda,” ujarnya. Menurutnya setelah beberapa kali dimediasi di Pemkab Jembrana termasuk dua kali mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada November lalu, menurutnya juga tidak pernah ada kesepakatan antara Direksi CIPL, Perusda Bali dengan karyawan. “Waktu pertemuan di provinsi perwakilan Direksi CIPL sempat hadir sekali, tapi tidak ada kesepakatan, justru karyawan dibilang mangkir dan nyadap tidak tuntas. Padahal produksi sempat meningkat tapi kondisi kebun bongkor (dipenuhi semak belukar) sehingga banyak tidak bisa disadap,” ungkapnya.
Begitu pula, I Gede Miasa (42). Karyawan sadap getah karet ini juga menyatakan mediasi dari para anggota DPRD belum berhasil menghadirkan Dikreksi CIPL untuk bertemu karyawan dan mencarikan solusi terhadap persoalan penggajian yang dihadapi karyawan yang semuanya warga lokal ini. Sehingga Selasa (10/12) pihaknya kembali mendatangi kantor perkebunan.
“Kami sudah tidak nyadap sejak 1 Desember. Kami datang ke sini untuk minta kepastian pembayaran upah dan status kami, tapi manajemen Perusda Bali dan CIPL Tidak ada. Karena seharian tidak ada kami segel kantor sementara,” ujarnya.
Karyawan lainnya, Nengah Sudarna (54) mengaku memang pihak manajemen beberapa hari lalu menyiapkan gaji, namun baru hanya untuk 1 bulan saja sehingga pihak karyawan tidak mau menerima dengan pertimbangan status mereka yang tidak jelas.
“Ada perubahan sistem kerja dari harian ke borongan tapi tidak jelas kapan mulai diberlakukan, ada yang bilang sudah dari Oktober, sekarang kami ingin kepastian agar jelas, apakah dinolkan karena ada tunggakan gaji, apakan juga masih ada tunjangan dan pensiun? Karena produksi dipengaruhi alam dan cuaca, musim kemarau siklus karet menurun,” paparnya.
Sejumlah karyawan menuding pencairan gaji secara bertahap setelah setiap tiga bulan terlambat bayar sebagai upaya mengakali aturan ketenagakerjaan. “Kami ingin ada kepastian dan kesepakatan antara Perusda, CIPL dan karyawan disaksikan Disnaker, tapi Direksi CIPL seolah-olah tidak mau bertemu karyawan. Sekarang saja BPJS Kesehatan kami sudah tidak bisa digunakan karena sudah beberapa bulan tidak dibayar, belum lagi gaji kami dipotong” ungkapnya.
Akhirnya Kapolres Jembrana AKBP Ketut Gede Adi Wibawa langsung menemui karyawan dan berkomunikasi dengan manajemen CIPL.
“Kami sudah berkomunikasi dengan manajemen, mempertanyakan kepastiannya dan kami sudah meminta Direksi CIPL segera turun langsung menemui karyawan untuk kami mediasi. Jangan sampai karyawan bertindak anarkis karena nafkah mereka tersendat-sendat. Kami hanya menunggu keputusan direksi saja. Karyawan sementara kami imbau mengambil gaji yang baru satu bulan itu, kasian mereka semua juga menafkahi keluarganya” ujarnya.
Setelah dilakukan pertemuan antara perwakilan karyawan dengan Mandor PT CIPL, akhirnya warga Selasa sore bersama-sama membuka seluruh blokir di areal kantor. (571)
