JAKARTA | patrolipost.com – Gubernur DKI Anies Baswedan, hari ini Minggu (13/9/2020) siang akan mengumumkan kebijakan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total pada wilayahnya. Kebijakan ini mendapat kritikan dari banyak pihak karena dilakukan tanpa kordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk dengan wilayah tetangga.
Kritik terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan tidak hanya datang dari 4 Menteri Kabinet Jokowi (Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar), tapi juga dari kepala daerah penyangga Jabodetabek.
Para kepala daerah ini sempat dikumpulkan Anies Baswedan untuk diajak berdiskusi masalah PSBB total. Namun, kepala daerah dari Jawa Barat rata-rata menolak ikut dalam skema PSBB total untuk menekan penularan virus Covid-19.
Adalah Walikota Bogor Bima Arya yang menyatakan pertama kali menolak rencana itu. Menurutnya, rencana PSBB total DKI Jakarta belum jelas skemanya saat melakukan rapat koordinasi hari Jumat lalu. Namun, Bima Arya masih akan menunggu hasil rapat yang dilakukan Gubernur DKI dan pemerintah pusat pada akhir pekan ini.
Meski demikian, Bima tak menampik bahwa dirinya lebih condong ingin menghindari PSBB total. Dia menilai kembali ke PSBB total justru bakal membuat kebijakan menjadi tidak konsisten, mengingat sebelumnya pemerintah pusat dan daerah sangat berorientasi pada aspek pemulihan ekonomi.
“Poinnya adalah konsistensi kita. Kalau PSBB dilakukan total? Oke. Tapi urusan ekonominya selesai enggak? Personelnya kuat enggak? Kalau enggak, berarti kita enggak konsisten,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia menyebutkan bahwa pengumuman PSBB total oleh Anies direspons negatif oleh pelaku pasar, khususnya lantai bursa.
“Itu juga menjadi hikmah kepada kita memang dalam statement Covid-19 ini ditunggu oleh siapa pun baik oleh masyarakat, pelaku ekonomi, sehingga menjadi sebuah kehati-hatian bagi kita agar setiap pernyataan ini dihitung secara baik. Kalau pun itu berita buruk dipersiapkan sebuah proses sehingga tidak akan terjadi,” katanya di DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat (11/9/2020).
Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi belum bisa menerapkan PSBB total sebab wilayah tersebut memiliki cara berbeda dalam menangani Covid-19, meskipun karakter masyarakat kedua wilayah hampir sama, tetapi membutuhkan kebijakan yang berbeda.
Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan pihaknya masih berpegang pada masa Adaptasi Tatanan Hidup Baru (ATHB) Masyarakat Produktif Aman Covid-19 yang berlaku mulai 3 September hingga 2 Oktober 2020. Pada masa ATHB Aman Covid-19, penanganan Covid-19 diperketat sembari kegiatan sosial ekonomi masyarakat berjalan.
“Pertimbangan dalam keputusan ini, bahwa untuk percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat akan dilaksanakan Adaptasi Tatanan Hidup Baru di Kota Bekasi yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang aman,” kata Rahmat, Jumat (11/9/2020).
Meskipun provisi Banten telah menerapkan PSBB lebih dulu, Bupati Kabupaten Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengeritik rencana penerapan PSBB total di DKI Jakarta. Menurutnya, penularan Covid-19 di Ibukota sebenarnya melonjak dalam tiga pekan terakhir.
“Dari tiga minggu lalu Jakarta selalu tinggi, Gubernurnya masih santai aja. Tanya sama Gubernur DKI (Anies Baswedan). Kenapa baru ribut kemarin? Kabupaten Tangerang tetap melaksanakan PSBB sesuai SK Gubernur Banten. Kalau DKI buat PSBB total, itu hak Pemprov DKI,” terangnya.
Zaki yang juga kader Partai Golkar ini mempertanyakan rencana PSBB total DKI Jakarta, karena pekan sebelumnya Anies Baswedan menyampaikan bahwa akan membuka bioskop di Jakarta.
“Kemarin Banten (Tangerang Raya) masih terus lanjut PSBB, DKI sudah PSBB transisi, beda sendiri. Sekarang yang lain disuruh kompak ikutin DKI?” ujarnya santai. (*/807)
