MANGUPURA | patrolipost.com – Ketua DPRD Badung, Dr Drs Putu Parwata MK MM, meminta tim verifikasi yang dibentuk Pemkab Badung untuk bekerja lebih cepat. Hal ini dikemukakannya kepada Kadis Pariwisata Badung, Made Badra didampingi Kabid Objek Ngakan Tri, Rabu (22/7/2020).
Menyongsong new normal, ujar Parwata, verifikasi harus sudah dilakukan untuk semua fasilitas pariwisata. Misalnya hotel, restoran, objek wisata atau destinasi, hiburan, SPA dan sebagainya.
Dengan terverifikasi, tegas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung tersebut, objek maupun fasilitas pariwisata tersebut bisa segera beroperasi ketika sudah diizinkan.
“Verifikasi menjadi sesuatu yang sangat vital, untuk bisa beroperasinya fasilitas pariwisata di saat pandemi Covid-19 saat ini,” tegas politisi asal Kuta Utara tersebut.
Dengan beroperasi, katanya, akan ada peluang memperoleh pendapatan asli daerah (PAD). Saat ini, tegasnya, Badung mengandalkan sektor pariwisata.
“Tanpa ini Badung tak bisa apa-apa,” ujarnya sembari menambahkan, beban tetap Badung per bulan sekitar Rp150 miliar.
Parwata yang juga didampingi oleh anggota DPRD Badung IB Sunarta dan IB Argapatra tersebut meminta Dinas Pariwisata untuk mempercepat proses verifikasi. Kalau tak ada permohonan yang masuk lewat online, tegasnya, agar dilakukan secara manual. Tim ini harus turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata Badung, Made Badra memaparkan proses verifikasi yang dilakukan selama ini. Semua fasilitas pariwisata tersebut kecuali untuk hotel bintang 3 sampai 5, mengajukan permohoan verifikasi secara online. Setelah itu, pemohon memperoleh list untuk diisi secara mandiri. Ketika sudah mampu dipenuhi sekitar 70 persen, barulah tim verifikasi turun ke lapangan.
Saat ini, kata Badra, sudah ada 31 fasilitas pariwisata yang mendaftar. Itupun secara manual. Dari 31 pemohon, tim verifikasi sudah turun ke 27 pemohon.
“Dari 27 ini, dua dinyatakan belum lulus karena sejumlah persyaratan belum bisa dipenuhi,” katanya.
Untuk itu, dia kembali akan melakukan sosialisasi kepada fasilitas pariwisata lewat zoom. Harapannya, semua fasilitas pariwisata bisa mendaftar.
Untuk mempercepat proses verifikasi, Badra berencana akan melibatkan asosiasi masing-masing. Dengan begitu, prosesnya bisa lebih cepat. “Saat ini ada 5 hotel bintang 2, nonbintang 449 buah, villa 792, restoran 737, DTW 39, SPA 60 dan 15 karaoke . Ini harus diverifikasi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Badra mengharapkan dukungan Dewan terkait anggaran yang dibutuhkan.
“Untuk ini kami memerlukan sekitar Rp 400 juta. Ini untuk operasional dan honor tim,” tegasnya.
Putu Parwata pun sepakat akan memperjuangkan anggaran yang dibutuhkan pada perubahan APBD 2020 mendatang. “Namun sebelum itu, kami minta tim verifikasi ngayah dulu sehingga proses verifikasi bisa berjalan cepat dan Badung bisa memperoleh pendapatan secara bertahap,” tegasnya. (ana/adv)
