NEGARA | patrolipost.com – Setelah banyak wilayah baik di hulu maupun hilir mengalami kekeringan dan krisis air, kondisi hutan di Jembrana kembali menjadi sorotan. Kini kalangan DPRD menyoroti kondisi hutan di Jembrana yang semakin parah. Salah satunya dampak dari aktivitas buka ladang (pengawenan) yang juga semakin marak.
Sejumlah pihak sebelumnya menilai aktivitas pengawenan mengakibatkan kekeringan dan krisis air di musim kemarau dan banjir jika di musim hujan. Menyikapi adanya permasalahan serius terkait kondisi hutan di Jembrana, sejumlah anggota DPRD Jembrana angkat bicara.
Anggota DPRD Kabupaten Jembrana, I Ketut Suastika alias Cuhok mengaku pihaknya sempat mengumpulkan sejumlah pihak termasuk Polisi Hutan untuk membahas masalah kondisi ini. Menurut anggota legislatif asal Desa Tuwed, Kecamatan Melaya ini, perlu komitmen dan langkah bersama untuk mengembalikan fungsi hutan.
“Untuk mengembalikan fungsi hutan memang perlu komitmen bersama. Apalagi dampaknya sudah dirasakan seperti sekarang ini. Perlu anggaran untuk reboisasi. Jika bibit tanaman sudah ada, banyak kok yang mau jadi relawan untuk nanam bibit pohonnya. Kita bisa gandeng klub motor dan lainnya,” ujar politisi PDIP ini.
Bagi desa penyanding hutan, menurutnya, sejatinya bisa menganggarkan untuk pemulihan hutan. Namun hal tersebut juga tergantung keberanian dan komitmen kepala desa. Terlebih konsep tri hita karana yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali harus diperhatikan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Made Putu Yudha Baskara juga menilai di tengah persoalan krisis air yang dihadapi masyarakat, pengembalian fungsi hutan memang sudah harus segera dilakukan. Politisi Partai Gerindra ini menyatakan komitmen tersebut sekarang tergantung pemerintah daerah yakni bupati dan wakil bupati mengevaluasi program dan visi misinya. Salah satunya menjaga kelestarian alam selain pengelolaan sampah.
Bahkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, I Wayan Suardika mengatakan patut diakui kini hutan sudah dikuasi oknum-oknum masyarakat.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan selain program hutan desa dan hutan kemitraan. Ke depan dengan melihat dampak dari perambahan hutan yang mebuat hutan semakin gundul, menurutnya penanaman pohon di hutan perlu diatur sehingga fungsi hutan juga tidak hilang.
Politisi asal Yehembang Kauh ini menyatakan masyarakat yang memanfaatkan hutan menjadi kebun atau awen, harus juga menanam pohon besar yang bisa menyerap dan menampung air, sehingga fungsi hutan bisa kembali. Namun diperlukan pendampingan terhadap masyarakat. (571)
