MANGUPURA | patrolipost.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyampaikan capaian Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk F Paulus menyampaikan, IIPP mengukur integritas partai politik berdasarkan pada lima dimensi yaitu Kode Etik, Demokrasi Internal, Kaderisasi, Rekrutmen, dan Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel.
Hasil pengukuran IIPP tahun 2025 yang dilakukan oleh BRIN terhadap 8 partai politik di parlemen menunjukkan bahwa capaian IIPP secara nasional, berdasarkan nilai rata-rata masih berada pada kategori ‘Berintegritas Sedang’ dengan skor 61,22 (dari skor tertinggi 100).
“Jadi kalau secara nasional itu indeksnya adalah kita mendapat 61,22 dengan nilai paling tinggi adalah 100. Artinya apa? Ini pada posisi berintegritas sedang,” jelas Lodewijk F Paulus, di Bali, Rabu (11/2/2026).
Secara rinci, empat dimensi IIPP berada pada kategori sedang yaitu Kode Etik dengan skor 66,0, Demokrasi Internal dengan skor 63,2, Kaderisasi dengan skor 61,4, dan Rekrutmen dengan skor 60,8.
Sementara itu, satu dimensi lainnya yakni Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel berada pada kategori “Kurang Berintegritas”, yakni dengan skor 44,5.
“Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan integritas partai politik masih menghadapi tantangan yang signifikan, khususnya dalam aspek tata kelola laporan keuangan partai,” jelasnya.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera meraih nilai IIPP tertinggi dari tujuh partai politik yang menduduki kursi parlemen dengan skor 71.
“Jadi memang dari 8 partai yang dinilai tadi, PKS itu mendapat nilai tertinggi, dapat 71. Artinya kalau dari rata-rata nasional, dia di atas nasional. Tentunya kita tidak menggunakan itu sebagai baseline, tapi yang kita gunakan adalah baseline rata-rata nasional,” kata Lodewijk.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyampaikan apresiasi atas penilaian independen yang dilakukan Kemenko Polkam, Kemendagri dan BRIN. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh struktur partai di pusat hingga daerah.
“Penghargaan ini kami maknai sebagai pengakuan atas kerja kolektif kader dan pengurus PKS di seluruh Indonesia dalam menjaga integritas organisasi. IIPP memberi cermin objektif tentang sejauh mana tata kelola partai berjalan sesuai prinsip etika, demokrasi internal, rekrutmen dan kaderisasi berkelanjutan berbasis merit system, serta keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Kholid.
Ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan tujuan akhir, melainkan pijakan untuk perbaikan berkelanjutan di internal partai.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bali Tjok Bagus Pemayun menyampaikan, IIPP menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana partai politik menjalankan fungsi dan perannya secara akuntabel, transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Dari partai politiklah lahir kader-kader pemimpin bangsa, dirumuskan agenda kebijakan publik, serta disalurkan aspirasi masyarakat secara konstitusional.
“Oleh karena itu, integritas partai politik menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi secara keseluruhan. Tanpa integritas, demokrasi berpotensi kehilangan makna substantifnya dan terjebak pada proseduralisme semata,” kata Tjok Bagus.
Tjok Bagus menekankan, evaluasi capaian IIPP Tahun 2025 ini hendaknya dimaknai bukan sebagai penilaian yang bersifat administratif atau seremonial, melainkan sebagai cermin untuk melihat secara jujur kekuatan, kelemahan, serta ruang-ruang perbaikan dalam tata kelola partai politik.
Melalui evaluasi ini, diharapkan terbangun komitmen kolektif untuk terus melakukan pembenahan internal, memperkuat sistem kaderisasi, pengelolaan keuangan yang transparan, serta praktik politik yang beretika dan berkeadaban.
Sementara itu, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam Mayjen TNI (Purn.) Heri Wiranto mengatakan, kegiatan rapat koordinasi ini diselenggarakan sebagai wujud komitmen pemerintah untuk terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi melalui penguatan kelembagaan partai politik.
Menurutnya, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi, sehingga integritas, tata kelola, serta akuntabilitas internal partai menjadi faktor yang sangat menentukan dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat sistem politik nasional. (pp05)
