JAKARTA | patrolipost.com – Dari 20.279 laporan pengaduan masyarakat, terbanyak menyangkut Kementerian Hukum dan HAM yakni 3.469, menyusul Kementerian Riset dan Teknologi sejumlah 3.328, Kementerian Sosial sejumlah 1.535 dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sejumlah 899 laporan.
Data itu diungkap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan laporan yang diajukan masyarakat terhadap lembaga/kementerian melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) sejak Januari hingga September 2019.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan SIPP Kementerian PAN-RB Imanuddin mengatakan, tren pelaporan dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Menurut data yang disampaikan, pada Januari 2019 tercatat ada 7.086 laporan yang diterima. Kemudian angka tersebut melonjak tinggi di September 2019, menjadi 19.935. Namun Immanudin menyebut banyaknya pelaporan tidak selalu berarti buruk.
“Dengan ada kanal pengaduan justru hal yang positif dalam rangka memberikan feedback. Apa yang kita berikan belum tentu sama dengan persepsi masyarakat terkait apa yang mereka terima,” tuturnya di Kementerian PANRB, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).
Mengenai topik pelaporan, kebanyakan mengacu pada permasalahan administrasi dengan persentase sebanyak 20 persen. Kemudian pelayanan kepolisian sebanyak 15 persen, ketenagakerjaan sebanyak 12 persen, kepegawaian sebanyak 10 persen dan sisanya mengenai persoalan lain-lain.
Sedangkan untuk sektor pemerintah daerah ditemukan setidaknya 16.339 laporan yang diajukan masyarakat. Rinciannya, paling banyak diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.547, lalu Pemerintah Kota Semarang sebanyak 1.536, Pemkot Bandung sebanyak 1.179, Pemkot Sidoarjo sebanyak 641 dan terakhir Pemkot Banjarmasin sebanyak 563.
Terkait pelaporan kepada pemerintah daerah, Imanuddin mengatakan persoalan infrastruktur menjadi perkara yang paling banyak dilaporkan.
“Infrastruktur (lokasinya) variatif, tapi umumnya yang banyak di Jawa,” tuturnya.
Sedangkan untuk lembaga negara di luar pemerintahan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jadi lembaga yang paling banyak menerima aduan dengan jumlah sebesar 3.687.
Kemudian menyusul BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah 1.896, BPJS Kesehatan sebanyak 1.773, Polri sebanyak 1.340 dan Badan Kepegawaian Negara sebanyak 1.346.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan sarana LAPOR juga belum terintegrasi oleh semua instansi negara.
“Hingga kini lapor bekerja sama dengan 34 kementerian, 100 lembaga, 34 provinsi, 389 kabupaten dan 92 kota,” tuturnya.
Rata-rata ada setidaknya 454 pelaporan yang diajukan melalui sistem LAPOR per hari. Sejak 2012, sudah ada total 1.515.301 laporan yang diterima melalui LAPOR. (*/807)
