SINGARAJA | patrolipost.com – Pemilu 2024 mulai menaikkan tensi politik di Buleleng dan Bali pada umumnya. Setelah soal daerah pemilihan (Dapil) di Buleleng mereda, kini bola panas kembali dilempar dengan menyebut Bali dan khususnya Buleleng hanya menjadi korban politik segelintir kepentingan tertentu.
Terbukti kemenangan telak Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 di Bali dianggap tidak cukup mampu memberikan dampak signifikan, seperti menarik proyek berskala besar ke Bali. Namun malah rencana pembangunan bandar udara (Bandara) Bali Utara terpental dari poyek strategis nasional (PSN).
Kekecewaan masyarakat Bali itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai NasDem Buleleng Made Suparjo menanggapi sinyalmen kemenangan telak Jokowi pada Pilpres 2019 dianggap tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Bali. Mestinya, kata Suparjo, setelah pemerintahan Jokowi berkuasa, Bali menjadi prioritas pembangunan berskala besar dan berkelanjutan dalam memberikan dampak ekonomi.
“Kalau jalan pintas short cut Singaraja-Denpasar dianggap bagian dari ‘balas jasa’ Saya rasa kurang tepat karena hanya bersifat meringankan dan tidak menyelesaikan soal akses yang memadai dari Selatan ke Utara dalam konteks meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” terang Suparjo.
Terlebih soal rencana pembangunan jalan dari Gilimanuk ke Denpasar, menurut Suparjo tidak secara komprehensif menambah ketahanan ekonomi. Menurut dia pembangunan jalan tol lebih pada kepentingan bisnis karena dibangun melalui mekanisme investasi yang keuntungannya mengalir kepada investor. Sementara rakyat yang melewati jalan tol harus merogoh kocek untuk melintasinya.
“Seharusnya Bandara Bali Utara tetap harus diwujudkan di masa pemerintahan Jokowi. Karena itu merupakan proyek strategis berkelanjutan memberikan dampak ekonomi untuk menyeimbangkan Bali Selatan dengan Utara,” ujarnya.
Untuk itu kata Suparjo, agar Bali dan Buleleng tidak terus menerus menjadi korban politik dengan janji-janji manis, setidaknya dilakukan reposisi politik untuk penguatan daya tawar Bali dalam konstelasi politik nasional.
”Penguatan itu penting untuk meningkatkan daya tawar. Tidak kemudian ada pihak di luar pemerintahan yang berstatmen bandara tidak penting dan itu tentu memantik kekecewaan,” tandasnya. (625)
