SEMARAPURA | patrolipost.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung, I Ketut Sudiana melantik 20 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Klungkung di Ballroom Hotel Wyndam Taman Sari Jiva, Desa Lepang, Kecamatan Banjarangkan, Kamis (16/5).
Ke-20 anggota PPK tersebut akan bertugas untuk pemilihan kepala daerah tahun 2024 di 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Klungkung dimana setiap kecamatan diisi lima anggota.
Turut hadir Penjabat (Pj) Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika bersama perwakilan anggota Forkopimda Klungkung.
Usai pelantikan, Ketut Sudiana menyatakan KPU Klungkung telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah PPK se Kabupaten Klungkung untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Klungkung Tahun 2024.
“Hari ini kami melantik anggota PPK Kecamatan se-Kabupaten Klungkung, selanjutnya pada tahapan, Jumat (17/5/2024) ada tes tertulis kepada peserta calon anggota PPS se-Kabupaten Klungkung,” ujarnya.
Menurutnya, tes tulis akan menggunakan dua tempat, untuk wilayah Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, dan Dawan menggunakan SMK N 1 Klungkung. Sedangkan wilayah Nusa Penida menggunakan tempat di SMK N 1 Nusa Penida.
Sementara itu Pj Bupati Jendrika menyatakan dirinya ingin menekankan agar masalah pemilih benar – benar mendapat perhatian yang serius karena hal tersebut selain merupakan hak asasi setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan, juga akan berimplikasi kepada kualitas dan integritas dari penyelenggara pemilihan.
“Saya berharap tidak ada lagi polemik tentang data pemilih pada pelaksanaan pemilihan nanti seperti pada pemilu sebelumnya. Seperti adanya data anak kecil yang masuk DPT, pemilih yang sudah meninggal masuk dalam DPT, adanya pemilih ganda,
serta adanya warga negara yang sudah memenuhi persyaratan namun tidak terdaftar,” ujar Pj Bupati Jendrika.
Usai kegiatan pelantikan, seluruh anggota PPK akan menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban sebagai penyelanggara pada Pilkada 2024. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman regulasi. (855)
