DENPASAR | patrolipost.com – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR RI H Anton Sukartono Suratto MSi, mengapresiasi penanganan dan pengamanan serta pendistribusian vaksin Covid-19 serta pelaksanaan vaksinasi di Bali. Hal ini disampaikan di sela kunjungan kerja (kunker) di Makodam IX/Udayana, Denpasar, Kamis (1/4/2021).
Kunjungan rombongan Komisi I DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Viada Hafid, disambut dan diterima Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak MSc, didampingi Irdam IX/Udayana, Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Kapendam dan Kakesdam IX/Udayana, serta Karumkit Tk II Udayana di Ruang Airlangga Makodam IX/Udayana.
Mengawali sambutannya, Pangdam menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Komisi I DPR RI dan rombongan di Makodam IX/Udayana, seraya memperkenalkan para pejabat Kodam IX/Udayana yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam paparannya, Pangdam menjelaskan tentang data satuan serta kondisi dan situasi wilayah, dimana Kodam IX/Udayana membawahi 3 Korem meliputi, Korem 161/Wira Sakti (Nusa Tenggara Timur/NTT), Korem 162/Wira Bhakti (Nusa Tenggara Barat/NTB), dan Korem 163/Wira Satya (Provinsi Bali).
Terkait penanganan Covid-19 dan PPKM/PPKM Mikro, Pangdam mengungkapkan dasar yang digunakan Kodam IX/Udayana dalam pelaksanaan tugas tersebut berupa Keputusan Gubernur Bali Nomor: 441/04-G/HK/2020 dan Telegram Panglima TNI dengan selalu berkoordinasi dan bekerjasama yang melibatkan TNI-Polri dan unsur terkait lainnya dalam pendisiplinan Protokol Kesehatan (Prokes). Kegiatan PPKM/PPKM Mikro dilaksanakan sejak 31 Januari 2021 sampai 5 April 2021 dengan dukungan operasi dari Mabes TNI.
“Untuk perkembangan Covid-19 di wilayah Kodam IX/Udayana yang mencakup 3 provinsi yakni, Bali, NTB, dan NTT. Sejak tanggal 25 sampai 30 Maret 2021, untuk kasus positif yang terpapar Covid-19 berjumlah 63.250 orang, angka kesembuhan mencapai 57.177 orang (87%) dan angka kematian atau yang meninggal berjumlah 1.955 orang atau sekitar 3,3%,” ujar Pangdam.
Hal itu disebabkan oleh hambatan yang dihadapi di Provinsi Bali yaitu, sangat tingginya kegiatan keagamaan/adat, terbatasnya ruang ICU, masih tingginya over convidence yang perlu terus diingatkan oleh petugas gabungan, serta masih terdapat pemalsuan dokumen/surat kesehatan pada saat melakukan penyeberangan ke Bali, termasuk di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.
Sehubungan dengan vaksinasi, Pangdam memaparkan, untuk Provinsi Bali mendapatkan jatah 824.880 dosis yang terdiri dari 616.880 dosis vaksin Sinovac dan 208.000 dosis vaksin Astrazeneca dengan target sebanyak 3 juta dosis vaksin.
“Selama pendistribusian vaksin diselenggarakan dengan pengawalan ketat dari Kepolisian, sehingga sampai ke tempat tujuan dalam kondisi aman. Kodam IX/Udayana pun turut serta membantu Pemda dalam pelaksanaan penyuntikan vaksin. Sedangkan hal menonjol selama ini yang perlu menjadikan perhatian khusus yaitu, kemampuan vaksinator dari TNI yang terbatas, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), penyediaan masker, dan tempat cuci tangan,” terang Pangdam.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI H Anton Sukartono Suratto MSi, dalam sambutannya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangdam IX/Udayana yang telah menerima rombongan dari Komisi I DPR RI di Makodam IX/Udayana berkaitan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pangdam IX/Udayana tentang penanganan Covid-19.
Beberapa anggota Komisi I DPR RI yang hadir dalam kegiatan tersebut juga memberikan tanggapan positif terkait pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Provinsi Bali, sehingga cipta kondisi harus ditingkatkan untuk membangun kepercayaan. (246)
