BANGLI | patrolipost.com – Kondisi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Bangli diselimuti duka karena besarnya angka devisit, sehingga untuk menutupinya dilakukan rasionalisasi. Salah satu progrma yang terkena rasionalisasi yakni program Gerbang Gita Santi (GGS).
Tidak tangung-tanggung GGS dipangkas sampai 50 persen. Imbasnya sejumlah kegiatan yang bersumber dari GGS dipastikan ditunda. Namun kegiatan yang tertunda dipastikan menjadi skala prioritas pada anggaran APBD 2020. Sementara itu, untuk anggota DPRD Bangli yang merupakan newcomer, hanya mendapat jatah kegiatan sebesar Rp 50 Juta.
Menurut Bupati Bangli I Made Gianyar, pada awalnya program GGS yang tertuang dalam APBD induk sebesar Rp 82 miliar. Kemudian dengan kondisi APBD Bangli seperti saat ini, dana untuk program GGS yang bisa cair hanya 50 persen.
“Kondisi APBD Bangli sedang berduka, sehingga beberapa kegiatan yang telah dirancang tidak bisa berjalan,” kata Bupati Made Gianyar di sela-sela rapat pembahasan RAPBD Perubahan 2019, Jumat (27/9).
Menurutnya, untuk sekarang yang bisa berjalan hanya 50 persen, karena ini merupakan janji kepada masyarakat maka 50 persen lagi akan dilaksanakan di tahun 2020. Berdasarkan kesepakatan untuk anggota DPRD Bangli terutama anggota baru dialokasikan kegiatan melalui program GGS senilai Rp 50 juta per anggota.
“Untuk anggota dewan newcomer kita alokasi di APBD Perubahan, masing-masing dialokasikan Rp 50 juta. Untuk anggota yang lama di perubahan ini tidak mendapat tambahan. Tinggal menjalankan kegiatan yang sudah direncanakan,” jelasnya.
Disinggung terkait, pokok pikiran dari anggota DPRD yang tidak lolos dalam Pileg lalu, Bupati Made Gianyar menyebutkan, kegiatan tersebut tetap dijalankan. Menurutnya, ini bukan APBD perorangan, melainkan APBD masyarakat.
“Ini janji kepada masyarakat, dan ini APBD masyarakat yang sudah diatur dalam Perda, ini bukan APBD-nya Made Gianyar,” ungkapnya.
Bupati Made Gianyar menambahkan, dana GGS yang dialokasikan untuk anggota DPRD anyar, diluar dari jumlah dana GGS yang tertuang dalam APBD Induk.
“Dari Rp 82 miliar, 50 persen bisa cair, ditambahkan lagi Rp 50 juta dikalikan jumlah anggota DPRD baru,” ujar Bupati asal Desa Bunutin, Kecamatan Kintamni ini. (sam)
