KPK Kunjungi Pemda dan DPRD Manggarai Barat

LABUAN BAJO | Patrolipost.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (11/11/2019). KPK menyambangi Kantor Bupati Manggarai Barat berdialog dengan para kepala dinas dan camat se-Kabupaten Manggarai Barat guna mendorong peran kepala dinas dan camat dalam mencegah terjadinya korupsi di daerah tersebut.

Selain berdialog dengan Pemda Mabar, KPK juga mengunjungi Gedung DPRD Mabar. Dalam dialog itu, Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan, menekankan keterlibatan Anggota DPRD Mabar dalam menghasilkan aturan-aturan yang mendukung masyarakat serta mengawasi setiap anggaran yang dianggarkan Pemerintah Daerah.

“Iya ini salah satu kegiatan pencegahan yang kita lakukan. Memang Manggarai Barat ini menjadi fokus khusus. Akan menjadi daerah wisata yang mungkin paling utama di Indonesia. Karena satu satunya ada di sini Komodo,” kata Basariah.

Menurutnya, KPK mendorong pembenahan agar bagaimana supaya management aset ditata dengan baik, seluruh tanah didaftarkan dan dibuatkan sertifikat. Disamping itu juga bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah ini jangan sampai tidak dinikmati oleh masyarakat di sini.

“Kita minta juga supaya DPRD punya kepedulian untuk ini dibuat aturan-aturan yang memihak masyarakat,” terang Basariah.

Selain itu, Basariah juga menjanjikan akan menempatkan Tim Khusus dari KPK dalam membantu Pemda Mabar dalam meningkatkan PAD dengan menciptakan sistem satu pintu.

“Tadi sudah kita janji, nanti dibantu oleh Tim yang namanya tentang pendapatan dibuatkan nanti one gate system. Jadi satu pintu semuanya, orang yang datang juga bisa dengan mudah dan semuanya transparan, siapa aja bisa memantau, berapa jumlah pendapatan yang didapatkan oleh daerah ini. Jadi kita buat didalam bentuk system. Kita minta para anggota Dewan tugasnya sebagai pengawas ikut mengawasi pemerintah daerah supaya berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sementara itu, ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Mabar Darius Angkur menyambut baik adanya kunjungan dari KPK, yang dinilainya dapat membantu fungsi pengawasan terhadap semua pembangunan yang ada di wilayah Manggarai Barat.

“Tentu kami sebagai anggota DPR di wilayah ini, kami sangat sepakat. Supaya jangan ada korupsi di Bumi Manggarai Barat yang sama-sama kita cintai ini. Apalagi Manggarai Barat ini menjadi kabupaten yang menjadi tujuan wisata internasional,” ungkap Darius.

Selain itu, Darius juga menyoroti perihal pembagian hasil pendapatan antara Pemerintah Daerah Manggarai Barat dengan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dari kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo yang dinilainya tidak transparan.

Yang terjadi selama ini, berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata Manggarai Barat, bahwa Pendapatan BTNK di Labuan Bajo ini Rp 32 miliar. Sedangkan yang disetorkan ke Pemda Manggarai Barat itu hanya Rp 6 miliar. Maka selisihnya itu kurang lebih Rp 26 miliar. Maka Pemda Mabar sekarang ada upaya pemasukan untuk Manggarai Barat itu harus sistem satu pintu dengan BTNK.

“Tapi sampai saat ini kita belum ada kata sepakat. Maka tadi Saya sudah menyampaikan itu ke KPK, untuk KPK memediasi supaya kita bisa mendapat satu keputusan atau Undang-undang yang bisa mengatur dengan baik, supaya menyangkut hak hak kita di Manggarai Barat ini tidak terabaikan,” tutur Darius. (334)