TEL AVIV | patrolipost.com – Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengumumkan bahwa pekerjaan akan dimulai pada permukiman yang telah lama tertunda yang akan membagi Tepi Barat dan memisahkannya dari Yerusalem Timur, sebuah langkah yang menurut kantornya akan “mengubur” gagasan negara Palestina.
Pemerintah Palestina, sekutu, dan kelompok kampanye mengecam skema tersebut, menyebutnya ilegal dan mengatakan fragmentasi wilayah akan menghancurkan rencana perdamaian untuk wilayah tersebut.
Seperti dilansir dari Reuters, Smotrich, yang juga seorang pemukim Maale Adumim pada hari Kamis (14/8/2025), mengatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump telah menyetujui kebangkitan pembangunan E1, meskipun belum ada konfirmasi langsung dari keduanya.
“Siapa pun di dunia yang mencoba mengakui negara Palestina hari ini akan menerima jawaban kami di lapangan. Bukan dengan dokumen, keputusan, atau pernyataan, melainkan dengan fakta. Fakta rumah, fakta lingkungan,” kata Smotrich.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan turut mendukung langkah Israel tersebut dan menyebutnya sebagai langkah menuju ‘perdamaian’.
“Tepi Barat yang stabil menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan pemerintahan ini untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut,” ungkapnya.
Disisi lain, PBB mendesak Israel untuk membatalkan keputusannya memulai pembangunan permukiman.
“Hal itu akan mengakhiri prospek solusi dua negara,” kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
“Permukiman melanggar hukum internasional … (dan) semakin mengukuhkan pendudukan,” sambungnya.
Israel membekukan rencana pembangunan di Maale Adumim pada tahun 2012, dan kembali setelah rencana tersebut dihidupkan kembali pada tahun 2020, di tengah keberatan dari AS, sekutu Eropa, dan kekuatan lain yang menganggap proyek tersebut sebagai ancaman bagi kesepakatan damai di masa depan dengan Palestina.
Memulai kembali proyek tersebut dapat semakin mengisolasi Israel, yang telah menyaksikan beberapa sekutu Baratnya mengutuk serangan militer Israel di Gaza dan mengumumkan bahwa mereka mungkin akan mengakui negara Palestina.
Warga Palestina khawatir pembangunan permukiman di Tepi Barat yang telah meningkat tajam sejak serangan Hamas terhadap Israel pada tahun 2023 yang memicu perang Gaza. Aktifitas pembangunan pemukiman Yahudi dinilai akan merampas kesempatan mereka untuk membangun negara sendiri di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan berjudul “Mengubur gagasan negara Palestina,” juru bicara Smotrich mengatakan bahwa menteri telah menyetujui rencana pembangunan 3.401 rumah bagi para pemukim Israel di antara permukiman yang ada di Tepi Barat dan Yerusalem.
Di Maale Adumim, Smotrich, seorang ultra-nasionalis dalam koalisi sayap kanan yang berkuasa dan telah lama memperjuangkan kedaulatan Israel atas Tepi Barat, mengatakan bahwa rencana tersebut akan mulai berlaku pada hari Rabu.
Breaking the Silence, sebuah kelompok hak asasi manusia Israel yang didirikan oleh mantan tentara Israel, mengatakan apa yang mereka sebut perampasan tanah “tidak hanya akan semakin memecah belah wilayah Palestina, tetapi juga akan semakin mengukuhkan apartheid”.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara presiden Palestina, mendesak Amerika Serikat untuk menekan Israel agar menghentikan pembangunan permukiman.
“Uni Eropa menolak setiap perubahan wilayah yang bukan merupakan bagian dari perjanjian politik antara pihak-pihak yang terlibat. Jadi, aneksasi wilayah adalah ilegal menurut hukum internasional,” kata juru bicara Komisi Eropa, Anitta Hipper.
Senada dengan Anitta, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy, mengatakan rencana tersebut harus dihentikan.
“Inggris sangat menentang rencana permukiman E1 pemerintah Israel, yang akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua dan menandai pelanggaran berat hukum internasional,” pungkas David. (pp04)
