BANGLI | patrolipost.com – Kementerian Perhubungan lewat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XI Bali dan NTB tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 39 miliar lebih untuk pembangunan lanjutan tiga dermaga di Bangli. Ketiga dermaga itu yakni Dermaga Kedisan dan Desa Truyan serta Dermaga Kuburan Desa Trunyan, Kecamatn Kintamani.
Ditarget tahun ini pengerjaan dua dermaga yakni Dermaga Kuburan dan Desa Trunyan rampung.
Kepala Dinas Perhubungan Bangli, Ketut Riang mengatakan untuk pembangunan tiga dermaga akan dilanjutkan tahun ini. Kementerian Perhubungan telah alokasikan anggaran sebesar Rp 39 miliar untuk melanjutkan pembangunan tiga dermaga tersebut.
Lanjut mantan Kepala BKPAD Bangli ini untuk kelanjutan pembangunan Dermaga Kedisan diplot anggaran Rp 14,9 miliar. Pengerjaan meliputi ple guide dan dermaga apung, pengerjaan plat lantai waterfront dan pengerjaan waterfrom ruang tunggu serta fasilitas penunjang dermaga.
Sedangkan untuk pembangunan tahap II Dermaga Kuburan di Danau Batur diplot anggaran Rp 11,6 miliar dengan item pekerjaan meliputi dermaga tetap adat, bangunan penerima, bangunan kios, pengerjaan pendistrian dan landscape serta pembangunan candi bentar dan pagar.
Sementara untuk kelanjutan pembanguan Dermaga Desa Trunyan tahap II dianggarkan Rp 12,8 miliar dengan item pekerjaan meliputi dermaga terapung dan water front.
”Dengan tambahan anggaran maka pembanguan fisik Dermaga Desa Trunyan ditarget rampung tahun ini,” ujar Ketut Riang, Senin (4/4/2022).
Walaupun pembangunan Dermaga Desa Trunyan rampung tahun ini, pihaknya kembali ajukan usulan ke pusat untuk perbaikan jalan menuju dermaga.
Menurutnya pembangunan dermaga dilakukan secara bertahap tiap tahun, khusus untuk Dermaga Kedisan baru bisa rampung dua tahun lagi. Perlu anggaran besar untuk membangun sarana pendukung dermaga.
Ketut Riang juga menyinggung munculnya aspirasi dari masyarakat Desa Songan, Kecamatan Kintamani. Masyarakat berharap ada bangunan dermaga di Desa Songan.
”Kami telah turun untuk mengecek kejelasan dari status lahan yang akan digunakan untuk dermaga, pemerintah pusat baru bisa membantu jika status lahan jelas kepemilikannya,” ujar Ketut Riang. (750)
