PEKANBARU | patrolipost.com – Ketua PWI Riau, H Zulmansyah Sekedang melantik pengurus Masyarakat Pers Pemantau Pemilihan Umum (Mappilu) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau di Gedung Pustaka Soeman HS, Pekanbaru, Selasa (5/9).
Pelantikan disaksikan oleh Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir dan Dirreskrimsus Polda Riau, Kombes Teguh Widodo.
Ketua PWI Riau, Zulmansyah Sekedang menyebutkan, pelantikan pengurus Mappilu PWI ini sebagai kolaborasi untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil dan damai khususnya di Riau.
“Harapan kita tentu terciptanya pemilu damai dan berkualitas. Untuk itu, perlu saya ingatkan bahwa dalam setiap pengawasan nanti di lapangan kawan-kawan Mappilu tetap berpedoman kepada Undang-Undang (UU) Pemilu,” pesan Calon Ketua Umum PWI Pusat ini.
Meski wartawan dipayungi oleh UU Pers, sambung Zulmansyah, semua alur dan proses yang berkaitan dengan pemilu sudah diatur dalam UU Pemilu. Maka dari itu, Mappilu juga harus berpedoman dengan itu.
“Jangan mentang-mentang wartawan lalu membuat terobosan-terobosan yang bisa berakibat melanggar UU Pemilu,” tegas Zulmansyah.
Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal menyampaikan, dalam menjalankan pengawasan Pemilu, Bawaslu Riau tidak bisa jalan sendiri dan juga memerlukan mitra. Di pasal 1 Perbawaslu disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala daya dan upaya yang dilakukan Bawaslu dengan melibatkan masyarakat dan pers.
“Jadi ada tiga elemen (Bawaslu, Masyarakat dan pers) yang bisa melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu, menimbulkan sengketa terkait pemilu. Tiga elemen inilah yang diharapkan dapat bersinergi,” sebut Alnofrizal dalam kata sambutannya sebelum membuka kegiatan Fokus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema Mewaspadai Pidana Pemilu dan Pidana ITE dalam Pemilu 2024.
Tampil sebagai narasumber pada kesemapatan itu adalah Divisi Hukum Bawaslu Riau Indar Khalid Nasution, Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir dan Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Teguh Widodo.
FGD berlangsung antusias dengan pemaparan materi yang dilanjutkan dengan diskusi terbuka dengan peserta yang berasal dari PWI Riau dan juga PWI dari kabupaten/kota di Riau.
Tak hanya PWI, lanjut Alnofrizal, namun juga ada AJI dan asosiasi-asosiasi pers lain yang diharapkan dapat membantu kerja Bawaslu, sekaligus mengawasi kerja Bawaslu guna menciptakan pemilu yang damai.
Sedangkan Divisi Hukum Bawaslu Riau, Indar Khalid Nasution menjelaskan, UU Pemilu juga pro pada pers. Dari 67 pasal terkait pidana Pemilu hanya satu pasal yang ditujukan pada kelembagaan pers yakni pasal 509. Dalam pasal itu disebutkan bila pers menyampaikan hasil survey politik pada masa tenang (menjelang pemilihan), maka kelembagaannya bisa dikenakan sanksi pidana. Sedangkan pasal pelanggaran pidana pemilu lainnya berlaku untuk setiap orang baik mereka orang pers atau tidak atau bersifat umum.
Sementara Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir mengingatkan, belajar dari pengalaman pemilu 2019 jelang hari pemilihan berita hoax meningkat sangat tajam. Ketika itu ada 1000-an lebih berita bohong (hoax) yang menyerang capares dan wacapres. Kebanyakan di media sosial. Sedang di media mainstream berita lebih bisa dipercaya karena terverifikasi. (305)
