BANGLI | patrolipost.com – Hasil evaluasi layanan 24 Jam Bangli Era Baru, pengaduan yang paling banyak masuk di Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim). Disusul pengaduan ke PDAM Bangli, Dinas Perhubungan. Pengaduan yang masuk 100 persen telah ditindaklanjuti, walau belum sepenuhnya tuntas ditangani.
Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Bangli, Wayan Dirgayusa mengatakan, pengaduan warga itu masuk lewat call center maupun media sosial resmi pemerintah. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada Rabu (28/4) puluhan pengaduan masuk ke layanan 24 Jam Bangli Era Baru. Dari pengaduan yang tercatat terbanyak pengaduan ke Dinas PUPR Perkim, baik itu melalui call center maupun media sosial.
Berikutnya, melalui call center pengaduan masuk ke PDAM Bangli. Sedangkan posisi berikutnya ada Dinas Perhubungan. “Mengacu data call center pengaduan ke Dinas PUPR Perkim sebesar 8,21 persen, PDAM Bangli dan Dinas Lingkungan Hidup sama-sama 6,16 persen serta Dinas Perhubungan 5,13 persen,” jelas mantan Camat Kintamani ini.
Menurut Dirgayusa, setiap pengaduan yang masuk ke Layanan 24 Jam, petugas meneruskan ke OPD/instansi terkait. Pengaduan yang masuk 100 persen telah ditanggapi. Namun demikian pengaduan tersebut tidak bisa diproses saat itu juga.
Kata pejabat asal Desa Demulih, Susut ini pengaduan sudah ditanggapi namun ada penanganan tidak dapat dilakukan saat itu juga karena beberapa hal. Misalnya terkait anggaran.
“Ada pengaduan yang bisa ditangani saat itu juga dan juga yang masih menunggu anggaran. Seperti penanganan insfrastruktur jalan termasuk juga tenaga Kesehatan,” sebutnya.
Ditambahkan pula, untuk layanan ini melibatkan 20 orang petugas yang meliputi operator telepon, media sosial serta tim reaksi cepat yang ada di masing-masing OPD.
Disisi lain, Wakil Bupati Bangli Wayan Diar menyampaikan apresiasi kepada OPD yang telah menjalankan tugasnya. Meski dengan segala keterbatasan yang ada menurutnya, program aduan 24 jam ini telah berjalan dengan baik.
“Hal itu dibuktikan beberapa OPD yang cepat merespons dan menangani aduan dari masyarakat,” ujarnya. (750)
