JAKARTA | patrolipost.com – Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama telah berhasil menarik perhatian publik. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 80,9 persen.
Menurut pengamat politik Agung Baskoro, tingginya angka kepuasan ini disebabkan oleh narasi keberlanjutan yang diusung oleh pemerintahan Prabowo-Gibran serta dukungan dari Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi). Dukungan ini berkontribusi terhadap stabilitas politik dan keamanan yang kuat dalam pemerintahan mereka.
“Hasil survei Litbang Kompas yang mencapai 81 persen adalah hal yang wajar. Pemerintahan ini didukung oleh narasi keberlanjutan dan dua presiden, sehingga sinkronisasi sangat kuat, dan stabilitas politik serta keamanan juga terjaga,” ungkap Agung dikutip dari Liputan6.com, Selasa (28/1/2025).
Agung juga menilai bahwa angka 81 persen tersebut setara dengan nilai B. Ia berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran bisa meraih nilai A plus jika semua anggota kabinet Merah Putih bekerja lebih baik dan profesional.
“Jika kita konversi ke nilai kuliah, 81 persen setara dengan nilai B. Artinya, nilai tersebut bisa ditingkatkan menjadi A atau A plus jika pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja seluruh pembantu presiden,” jelasnya.
Agung menambahkan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu contohnya adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada 6 Januari 2025.
MBG merupakan salah satu program prioritas dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan sebelum 100 hari kerja. Hingga saat ini, sebanyak 650.000 anak-anak Indonesia dari 31 provinsi telah mendapatkan makan bergizi gratis.
“Program-program yang dicanangkan sejak masa kampanye telah terealisasi, seperti MBG dan kedaulatan pangan, termasuk program cetak sawah,” ujarnya.
Di sisi lain, Prabowo juga telah merealisasikan program kedaulatan energi. Hal ini terlihat saat ia meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan yang mencakup 26 pembangkit listrik dan 11 transmisi serta Gardu Induk di 18 provinsi.
“Mengenai kedaulatan energi, baru-baru ini juga telah diresmikan puluhan PLTA di 18 provinsi untuk memastikan kemandirian energi kita, termasuk pengembangan energi terbarukan. Itu adalah program-program utama,” tuturnya.
Senada dengan itu, Pengamat Politik Adi Prayitno juga menyatakan bahwa tingginya tingkat kepuasan publik disebabkan oleh kebijakan populis yang pro rakyat yang dikeluarkan oleh Prabowo, mulai dari program makan bergizi gratis hingga penurunan biaya haji.
“Prabowo terlihat banyak merilis kebijakan populis pro rakyat, seperti makan gizi gratis, penghapusan utang UMKM, diskon tarif listrik selama Januari-Februari, penurunan biaya haji, serta janji untuk mendirikan sekolah rakyat dan membangun 3 juta rumah rakyat,” ungkap Adi.
“Hal-hal semacam ini di mata rakyat dianggap sangat penting,” tambahnya.
Meskipun tingkat kepuasan masyarakat sudah tergolong tinggi, Agung berpendapat bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Terutama dalam sektor ekonomi dan hukum.
Dia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran perlu menemukan solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta menarik lebih banyak investasi. Ini penting karena ekonomi berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, sehingga sangat vital untuk diperhatikan.
“Bagaimana arahan pemerintah memastikan kepastian hukum di bidang investasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli, perluasan lapangan kerja, penguatan sistem manufaktur. Jadi terkait ekonomi perlu ditingkatkan lagi,” ujar Agung.
Sementara itu, dalam aspek hukum, Agung menyatakan bahwa upaya untuk memberantas korupsi harus ditingkatkan lebih lanjut. Apalagi, Prabowo telah menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya.
“Banyak pekerjaan rumah dalam pemberantasan korupsi sebagaimana pidato awal presiden saat dilantik sebagai presiden untuk memerangi korupsi secara bersama-sama dengan kekuatan kolektif kita sebagai bangsa karena ini akar masalah yang membuat Indonesia tidak maju,” kata Agung.
Di sisi lain, Adi Prayitno mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran setelah 100 hari masa kerja. Di antaranya adalah penyediaan sekolah gratis, pengurangan angka kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, penyediaan rumah gratis, serta pengurangan tingkat pengangguran.
“Termasuk yang paling hangat adalah mengungkap kekisruhan sertifikat HGB laut yang mungkin terjadi di berbagai daerah, bukan hanya di Tangerang,” pungkas Adi. (807)
