SEMARAPURA | patrolipost.com – Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam siding Paripurna DPRD, Rabu (25/3/2026). Dalam LKPJ itu disebutkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klungkung sebesar 5,67 persen atau peringkat ke-5 di Bali.
LKPJ bupati merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang menyajikan capaian kinerja pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran di hadapan Sidang Paripurna DPRD, Hadir pada kesempatan tersebut Wabup Tjok Surya Putra Ketua DPRD AA Gde Anom dan Wakil Ketua Cok Gde Agung dan Forkompinda dan seluruh anggota Dewan.
Menurut Bupati Satria dalam laporannya secara makro, penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 mencatatkan kinerja yang solid di tengah berbagai dinamika. Ekonomi Klungkung tumbuh sebesar 5,67% pada tahun 2025, menempatkan Kabupaten Klungkung pada peringkat kelima di Bali, lebih unggul dibandingkan Kabupaten Tabanan, Bangli, Jembrana, dan Karangasem.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 1,15%, yang merupakan angka terendah kedua di seluruh Bali setelah Kabupaten Bangli. “Hal ini menunjukkan pasar kerja kita sangat efektif menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
“Rasio Gini Klungkung membaik signifikan menjadi 0,285, menjadikan Klungkung sebagai salah satu kabupaten dengan tingkat ketimpangan terendah di Provinsi Bali bersama Gianyar dan Karangasem.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita mencapai 75,89 (Kategori Tinggi) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,98%, yang merupakan salah satu pertumbuhan IPM tercepat ketiga di antara seluruh kabupaten/kota di Bali,” ujar Bupati Satria.
Sementara persentase penduduk miskin meskipun secara persentase (5,18%) berada di urutan ketiga tertinggi, namun secara absolut, Klungkung memiliki jumlah penduduk miskin paling sedikit di Bali, yaitu hanya 9,48 ribu jiwa.
“Terkait kinerja keuangan daerah, saya ingin memberikan perhatian khusus pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2025, realisasi PAD mencapai Rp 495.447.779.791,95 atau sekitar 83,08% dari target. Jika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian ini menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Realisasi PAD tahun 2025 ini meningkat sebesar Rp 75.568.817.991,21 atau tumbuh 17,99% dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2024 yang sebesar Rp 419.878.961.800,74,” ungkapnya lebih rinci.
Berbagai upaya yang dilakukan pada Tahun 2025 untuk melaksanakan visi, misi, dan program prioritas Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu dengan kondisi keuangan yang terbatas, di samping pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan infrastruktur dilakukan beberapa langkah untuk menanggulangi hal tersebut dengan melakukan pengusulan kegiatan melalui sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Instruksi Presiden (Inpres) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK).
Di samping itu juga dilakukan koordinasi lintas sektor untuk penanganan yang merupakan kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten seperti berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Bali–Penida (BWS), Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK), Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) dan Pihak Provinsi Bali.
“Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk mendanai renovasi/pembangunan puskesmas pembantu, pembangunan laboratorium kesehatan serta pembangunan gedung dan penataan Ruang di RSUD. Seperti renovasi/Pembangunan Pustu Lembongan, Pustu Satra, Pustu Sulang, Pembangunan Gedung Cytotoxic, Penataan Ruang Cathlab dan Penataan Ruang CT-Scan,” sebutnya.
Lebih lanjut menurutnya, dana Instruksi Presiden (Inpres) digunakan untuk mendanai perbaikan saluran irigasi dan pemeliharaan berkala jalan. Seperti : Preservasi Jalan Banda – Nyanglan
Bantuan Keuangan Khusus (BKK) digunakan untuk peningkatan jalan, pembangunan TPST dan pemasangan LPJU. Seperti : Pemeliharaan Berkala jalan Toyapakeh–Sebunibus, Pemeliharaan Berkala jalan getakan–Bakas, Peningkatan Jalan Sekartaji–Sedihing, Pembangunan TPST Biaung dan Pengadaan, Pemasangan LPJU di 4 Kecamatan.
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk pembangunan, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratoritum, ruang perpustakaan dan sarana prasarana penunjang sekolah dari TK, SD, SMP, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan rutin jembatan, peningkatan jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin drainase/trotoar, pemeliharaan rutin jaringan irigasi, pemeliharaan rutin LPJU, rambu, marka jalan. Seperti Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Batumadeg, Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 3 Jungutbatu, Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA SMPN 2 Nusa Penida, Pembangunan Ruang Kelas dan Prasarana Penunjang Belajar TKN Desa Suana, Pemeliharaan Jembatan Ceningan–Lembongan (Jembatan Kuning), Pemeliharaan Rutin Jalan di 4 Kecamatan, Pemeliharaan Berkala Jalan Sakti – Penida, Peningkatan Jalan Bunga Mekar–Kalibun.
Untuk penanganan layanan air minum di Desa Tanglad dibantu oleh Perumdam Panca Mahottama.
Di bidang pelestarian budaya pemerintah Kabupaten Klungkung memberikan bantuan pelaksanaan ngaben masa sebesar Rp 5 juta per sawa dengan nilai maksimal Rp 150 juta per desa adat.
Meningkatkan dana penghargaan Pitra Bhakti menjadi Rp 2 juta per akta kematian. Pemberian PBI JK untuk pekerja rentan sebanyak 8.685 dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Keberhasilan pembangunan di tahun 2025 juga mendapat pengakuan luas melalui berbagai prestasi dan penghargaan, antara lain Meraih predikat UTAMA dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.Penghargaan atas keberhasilan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri.
Penerimaan Insentif Fiskal kategori percepatan penurunan stunting atas kinerja tahun berjalan 2025. Penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama Tahun 2025 dari Menteri PPPA.
Prestasi di bidang informasi publik dengan predikat PPID Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bali. Serta berbagai medali emas di tingkat nasional pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) melalui cabang olahraga menembak dan judo.
Masih Banyak Kekurangan
Di balik capaian tersebut, dengan kejujuran intelektual dia mengakui masih terdapat sejumlah permasalahan, kekurangan, dan kelemahan yang memerlukan perhatian serius kita bersama Pengelolaan Sampah masih terjadi ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan kemampuan pengelolaan, ditambah kondisi TPA Sente yang telah overload serta partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dari sumber yang perlu ditingkatkan.
Optimalisasi PAD terkait kepatuhan wajib pajak masih rendah, pendataan objek pajak baru belum maksimal, serta keterbatasan SDM di bidang pemungutan pajak.
Masalah air minum terutama di wilayah kepulauan Nusa Penida akibat keterbatasan sumber air tanah karst, tingginya kebocoran jaringan pipa tua di wilayah perkotaan, perkembangan pariwisata yang melonjakkan kebutuhan, serta cakupan layanan perpipaan yang masih rendah, sehingga banyak warga mengeluh kesulitan mendapatkan air bersih.
Menyikapi tantangan tersebut, Pemkab telah merumuskan langkah-langkah strategis ke depan, di antaranya:
Ekstensifikasi dan Intensifikasi PAD dengan memaksimalkan kinerja Tim Satgas Optimalisasi Pajak Daerah khususnya di Nusa Penida serta melakukan penilaian kembali atas NJOP PBB-P2 untuk menyesuaikan dengan nilai pasar saat ini.
Pemisahan Urusan Pendapatan: Kami merencanakan restrukturisasi organisasi dengan memisahkan urusan pendapatan menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru agar pengelolaan pendapatan daerah lebih fokus, mandiri, dan profesional dalam menggali potensi pajak serta retribusi secara berkelanjutan.
Pengaktifan dan Optimalisasi Perusahaan Daerah: Kami berkomitmen melakukan pengaktifan kembali serta penguatan penyertaan modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui tata kelola aset daerah yang profesional oleh BUMD, kita harapkan perusahaan daerah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berkontribusi nyata pada PAD
Rencana ke depan akan tetap difokuskan pada pemerataan infrastruktur yang inklusif, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, serta percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa LKPJ ini adalah cermin jujur yang memantulkan pencapaian sekaligus kekurangan untuk menjadi fondasi perbaikan di masa depan,” pungkasnya. (roni)
