JAKARTA | patrolipost.com – Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang juga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjadi sasaran pertanyaan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR kemarin (22/8). Pejabat asal Madura itu dicecar pertanyaan, mulai motif pembunuhan yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo hingga konsorsium judi online.
Pimpinan dan anggota komisi III sangat bersemangat menghujani Mahfud dengan berbagai pertanyaan. Selain Mahfud, hadir dalam rapat itu Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam serta Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang memimpin rapat bertanya tentang motif Sambo membunuh Yosua. Sebab, sebelumnya Mahfud menyatakan bahwa motif pembunuhan itu hanya bisa didengar orang dewasa. ”Tweet Pak Mahfud itu mengundang pertanyaan dan menimbulkan keramaian,” terangnya.
Selain Sahroni, anggota Komisi III Arteria Dahlan mengajukan pertanyaan yang sama. Menurut dia, dengan disebutkannya motif pembunuhan hanya bisa didengar orang dewasa dan menjijikkan, seolah-olah publik diajak nonton film porno.
”Semua otak asosiasinya mikir ke sana,” katanya.
Mahfud juga ditanya terkait istilah kerajaan Sambo dan kaitannya dengan konsorsium judi online yang ramai menjadi perbincangan publik. Sambo seolah menjadi sosok yang sangat berkuasa di internal Mabes Polri.
”Prof (Mahfud MD, Red) katanya paham soal ini,” ujar Arteria.
Mahfud pun menjawab pertanyaan soal motif pembunuhan. Menurut dia, saat itu dirinya ditanya wartawan terkait dengan motif. Dia lantas menjawabnya dengan penilaian pribadi. Saat itu kasus tersebut dikaitkan dengan pelecehan seksual sehingga berkaitan dengan buka baju, menunjukkan sesuatu. ”Yang itu mungkin hanya boleh didengar orang dewasa,” tuturnya.
Dia lalu meminta wartawan bertanya langsung kepada polisi tentang motif pembunuhan. Sebab, penyidik yang lebih mengetahui. Tentu, motif pembunuhan itu akan dibuka polisi. Dia sudah berkoordinasi dengan kepolisian agar membuka semuanya dan jangan ada yang ditutup-tutupi.
Mahfud menjelaskan, istilah kerajaan Sambo tidak berkaitan dengan diagram Konsorsium 303 judi online yang beredar di media sosial. Dia tidak mengetahui jaringan judi online tersebut. Dia baru mengetahui ketika informasi itu ramai menjadi perbincangan di media.
Mahfud menegaskan, kerajaan Sambo yang dimaksudnya berkaitan dengan jabatan Sambo sebagai Kadivpropam Polri yang membawahkan tiga jenderal bintang satu. Kewenangan Sambo dinilai sangat besar. Dia pun mengusulkan agar kewenangan dan tugas divisi dipisah.
Selanjutnya, Mahfud dicecar pertanyaan terkait dengan jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur jika Irjen Sambo tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Yosua. Sebab, Mahfud sebelumnya menyinggung jenderal bintang tiga yang akan muncul.
Anggota komisi III Sarifuddin Sudding menegaskan, pernyataan Mahfud itu memunculkan spekulasi adanya ketidakkompakan di internal Polri terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Yosua. Sudding mendesak Mahfud mengungkap nama jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur.
Desakan yang sama disampaikan anggota komisi III dari PKB Rano Al Fath. Menurut dia, Mahfud harus membukanya sehingga tidak menimbulkan berbagai pertanyaan di publik. Rano menegaskan bahwa apa yang disampaikan Mahfud dalam rapat tersebut normatif dan sudah disampaikan ke media.
”Normatif dan kurang gereget. Tidak seperti yang disampaikan Pak Mahfud di media sosial,” tegasnya.
Anggota komisi III Benny K Harman malah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan selama penanganan kasus Sambo. Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, penghentian sementara Sigit dilakukan untuk menjaga penanganan kasus itu berjalan objektif.
Benny kecewa dengan penanganan kasus tersebut. Sebab, awalnya polisi menyebut kasus tersebut adalah baku tembak. Namun, akhirnya terungkap bahwa yang terjadi bukan baku tembak, melainkan kasus pembunuhan berencana. Benny merasa dibohongi polisi. Bahkan, publik Indonesia dibohongi polisi. Karena itu, dia mendesak Sigit diberhentikan sementara agar penanganan perkara berjalan objektif dan transparan. Posisi Sigit bisa diambil alih sementara oleh Menko Polhukam Mahfud.
Mahfud menolak menjawab terkait dengan sosok jenderal bintang tiga yang mengancam akan mundur. Dia berhak menolaknya karena RDP dengan komisi III merupakan forum politik. Sebelumnya, dia berkomunikasi dengan Kapolri terkait masalah tersebut. ”Saya berhak tidak menjawab. Kecuali, ada jenderal bintang tiga yang menggugatnya ke pengadilan,” paparnya.
Mahfud menyatakan, pihaknya akan berfokus pada kasus pembunuhan yang dilakukan Sambo. Dia tidak ingin melebar ke kasus lainnya seperti konsorsium judi online, narkoba, dan persoalan lain.
Mantan politikus PKB itu berjanji mengawal kasus Sambo sampai tuntas. Mulai penyidikan di polisi, penuntutan di kejaksaan, hingga ke pengadilan. Jika ada pihak yang ingin bermain dan membelokkan kasus tersebut, dia akan teriak. ”Itu yang jangka pendek. Kalau jangka menengah, kami akan membuat memorandum untuk perbaikan Polri,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua LPSK Hasto menuturkan, saat ini pihaknya memberikan perlindungan terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang alias Bharada E sejak dia menyatakan siap menjadi justice collaborator (JC). Saat ini Bharada E ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. ”Ada tiga petugas yang selalu mengawal Bharada E,” terangnya. (305/jpc)
