JAKARTA | patrolipost. com – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mempunyai sanksi hukum pidana bagi pelaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT).
Mahfud MD merujuk pada keributan publik terkait pembiaran pemerintah terhadap viralnya video talkshow podcast Deddy Corbuzier yang mewawancarai pasangan Gay di youtubenya. Mahfud menegaskan, permintaan publik yang mendesak pemerintah untuk menangkap pelaku LGBT tidak dapat dilaksanakan. Pasalnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan ketiadaan hukum pidana untuk menjerat pelaku LGBT.
“Lalu memang mau ditangkap pakai pasal apa? Tidak ada hukum pidananya itu, orang bicara gitu (di podcast). Memangnya kita suka dengan itu? Kita tidak suka kesitu, tetapi tidak ada hukum pidananya,” ujar Mahfud dalam sambutannya di Simposium yang dihelat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) via youtube, Rabu (18/5/2022).
Dalam Simposium yang bertema Nasional Hukum Tata Negara: Penguatan Fungsi Kemenkumham dalam memberikan perlindungan dan Kepastian Hukum melalui Layanan Ketatanegaraan tersebut, Mahfud juga menyampaikan jika melakukan penangkapan pelaku LGBT khususnya narasumber yang diwawancarai Deddy akan melanggar asas legalitas.
“Kalau kita menangkap itu, berarti kita melanggar asas hukum yang paling fundamental yaitu asas legalitas. Orang tidak boleh ditangkap kalau belum ada hukumnya yang melarang lebih dahulu untuk wawancara seperti itu,” tambah Mahfud menegaskan. Tetapi Mahfud juga mengungkapkan masih terdapat sanksi terkait praktik LGBT atau semacamnya. Menurutnya sanksi yang berlaku yaitu sanksi otonom, yaitu sanksi moral.
“Dimaki-maki orang, dibenci orang, follower sekian juta jadi turun sekian juta, dimaki, dibenci dan sebagainya. Nah itu sanksi yang bersifat otonom, merasa malu, takut dan lainnya,” katanya merinci.
Sebelumnya, Mahfud MD juga pernah angkat bicara ihwal polemik Deddy Corbuzier yang mengundang pria gay dan pasangan, Ragil Mahardika dan Fredik Vollert dalam podcast-nya. Menurut Mahfud, negara tak memiliki kewenangan untuk melarang Deddy menampilkan LGBT di akun YouTube-nya. Begitu pula dengan masyarakat yang bebas mengkritik eks pesulap terkait konten yang disajikannya. Sebab, kata Mahfud, Indonesia merupakan yang memegang teguh demokrasi.
“Ini negara demokrasi. Negara tak berwenang melarang Deddy Corbuzier menampilkan LGBT di podcast miliknya. Rakyat pun berhak mengritik Deddy seperti halnya Deddy berhak menampilkan video wawancara dengan LGBT,” ujar Mahfud. (305/snc)
