LABUAN BAJO | patrolipost.com – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat menggelar acara Pencanangan Eskternal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di halaman kantor BPN Mabar, Kamis (4/11/2021).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng, Kakanwil Provinsi NTT Jaconias Walalayo, Ketua DPRD Manggarai Barat Marthen Mitar serta unsur Forkopimda lainnya, PPAT, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta warga masyarakat.
Kepala BPN Mabar, Budi Hartanto dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya wujud nyata BPN Mabar untuk mengakselerasi tercapainya tujuan dari Reformasi Birokrasi yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, instansi yang bersih dan bebas dari KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan profesional untuk itu perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui pembangunan zona integritas,” ujar Budi.
Budi meyakini komitmen untuk mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan terus diupayakan melalui pembenahan serta melakukan berbagai peningkatan kapasitas, salah satunya melalui pencanangan pembangunan zona integritas.
“Saat ini kami seluruh jajaran Kantor Pertanahan Mabar berkomitment untuk melaksanakan pembangunan zona integritas di wilayah kantor kami walaupun kami menyadari dengan segala tantangan yang ada dan keterbatasan yang ada kami punya semangat untuk melakukan yang terbaik demi meraih predikat wilayah WBK dan WBBM dan kami yakin bisa dengan memegang teguh nilai – nilai Kementerian ATR/BPN melayani profesional dan terpercaya,” jelas Budi.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Kepala BPN Provinsi NTT Jaconias Walalayo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pencanangan zona integritas di jajaran BPN merupakan bentuk komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam perwujudan reformasi birokrasi.
Jaconias menjelaskan pencanangan zona integritas WBK dan WBBM ini merupakan suatu amanat Undang-undang, di mana seluruh lembaga/instansi pemerintahan berkewajiban untuk mewujudkan birokrasi bersih dan melayani yang bebas korupsi dan melayani publik dengan baik.
“Penandatanganan pakta integritas itu adalah menunjukan sebuah komitment mulai dari jajaran pimpinan kantor BPN Mabar sampai pada pimpinan paling rendah termasuk staf sekalipun itu sudah komitment dengan pakta integritas. Oleh sebab itu terus dijaga dan dipelihara sebagaiman kita sudah mengatakan pakta integritas itu berarti kita mempunyai komitmen yang tinggi tidak bisa setengah setengah,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Mathen Mitar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang telah melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dalam pelayanan publik yang bersih akuntabel dan berkualitas tanpa ada korupsi.
Ia berharap pencanangan Zona Integritas ini mampu menjawab kecemasan masyarakat akan pelayanan di kantor BPN Mabar yang dinilai belum optimal. Untuk itu Marthen berharap gagasan serta inovasi yang dilakukan BPN Mabar mendapatkan dukungan dari lintas stakeholder serta masyarakat.
“Atas nama pimpinan DPRD mengapresiasi secara total inovasi yang dibangun oleh BPN Mabar saat ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat . Ini akan menjawab kecemasan masyarakat yang sangat luar biasa selama ini bahwa sering kali isu berkembang BPN lambat mengurus sertifikat tanah, antriannya begitu panjang, penantian yang bertahun tahun. Saya kira hari ini sudah memberikan jawaban. Mari kita mendukung program ini dan doakan bersama supaya semoga saja Kepala BPN bersama seluruh stafnya mampu menjaga komitmen ini secara maksimal,” kata Marthen.
Dalam kegiatan ini BPN Mabar juga meluncurkan inovasi-inovasi baru yang bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus sertifikasi tanah. Inovasi ini meliputi layanan One Day Service yang diberi nama La Cales (Layanan Ca Leso/ Layanan satu Hari) yakni layanan permohonan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari dimana sesuai SOP penyelesaiannya membutuhkan 5 hari. Layanan One Day Service ini berlaku khusus bagi permohonan ROYA, perubahan HGB menjadi Hak Milik, layanan pencatatan blokir, pencatatan sita dan pengangkatan sita.
Hal ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan, mempersingkat alur birokrasi, mewujudkan harapan masyarakat pengguna layanan serta mewujudkan komitment ATR/BPN memberikan pelayanan yang cepat dan cermat.
Inovasi yang kedua yakni layanan Prioritas Mandiri atau LaPrima, yang meliputi penyediaan loket khusus permohonan tanpa kuasa. “Pemohon kami siapkan loket khusus yang bertujuan mendorong masyarakat agar mendaftarkan tanahnya sendiri serta diharapkan mampu memangkas peran para calo yang menyebabkan biaya tinggi dalam pengurusan layanan pertanahan,” jelas Budi.
Selanjutnya layanan loket khusus permohonan bagi instansi pemerintah. Layanan ini merupakan bentuk komitment BPN Mabar dalam mendorong instansi pemerintah agar mendaftarkan asetnya dalam rangka penertiban dan penyelamatan aset pemerintah.
Inovasi layanan berikutnya adalah Layanan WhatsApp Masking. Layanan ini berupa pesan otomatis oleh sistem apabila permohonan sudah terdaftar atau apabila permohonan sudah selesai maka sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor telepon pemohon yang berisi permohonan sudah diterima atau permohonan sudah selesai dan produk bisa diambil. (334)
