JAKARTA | patrolipost.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan 2023 di DPR. Salah satu yang menyita perhatian saat Jokowi mengungkit adanya tren ‘arahan Pak Lurah’ di kalangan politikus.
Dalam pidato kenegaraannya itu Jokowi menegaskan posisinya jelang kontestasi pemilu tahun depan. Dia mengatakan urusan penentuan calon presiden menjadi wewenang partai politik dan koalisi partai politik, bukan presiden.
Di awal pidatonya Jokowi menyinggung kondisi tahun politik saat ini. Dia lalu mengungkap adanya tren soal ‘Pak Lurah’ yang kerap didengarnya.
“Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).
Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.
“Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.
“Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode,” kata Jokowi.
Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.
“Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya,” jelasnya.
Jokowi mengatakan urusan politik pencalonan bukan urusan dirinya. Namun dia menyadari selalu dijadikan tameng oleh sejumlah pihak.
“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan ‘paten-patenan’ dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menyinggung foto dirinya yang terpasang di mana-mana. Dia menyampaikan sudah nasib sebagai presiden jika namanya ikut diseret untuk menentukan capres dan cawapres. Jokowi kemudian menyinggung foto dirinya yang banyak dipasang di daerah padahal kampanye pemilu belum dimulai.
Setiap berkunjung ke suatu provinsi, dia selalu menemukan fotonya terpampang dengan capres bahkan hingga ke tikungan desa. Meski demikian, Jokowi tak mempermasalahkan hal tersebut.
“Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya nggak papa. boleh boleh saja,” imbuhnya. (305/dtc)
