NEGARA | patrolipost.com – Adanya dinamika yang terjadi di Jakarta saat pelaksanaan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi perhatian serius majelis keagamaan di Jembrana. Seperti MUI Kabupaten Jembrana yang secara tegas menyatakan menolak aksi kerusuhan terkait sidang yang kini tengah berlangsung tersebut.
Wakil Ketua MUI Kabupaten Jembrana, H Tafsil mengatakan, pihaknya sebagai lembaga umat Islam di Jembrana menolak aksi kerusuhan dalam bentuk apapun terkait sidang perselisihan hasil pemilu 2019 yang kini tengah bergulir di MK. Karena itu pihaknya selaku tokoh masyarakat tetap menginginkan dan berharap segenap komponen bangsa Indonesia agar menjaga dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, tenteram saling menghormati dan penuh toleransi.
“Marilah kita tetap bersatu, solid dan jangan mudah terprovokasi untuk berselisih dan melakukan perbuatan-perbuatan yang justru malah merusak dan merugikan tatanan kehidupan berbangsa,” jelasnya.
Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Trabiah (STIT) Jembrana ini juga menilai, masih terjadinya riak-riak pasca Pilpres seperti adanya upaya memecah belah dan mengadu domba TNI-Polri. “Memang kami menyadari adanya fenomena sekelompok masyarakat sejak sebelum dan setelah Pilpres 2019 yang menginginkan Indonesia ini masyarakat kacau dan hidup saling bermusuhan. Bahkan ada upaya mengadu domba antara ulama dengan ulama yang lain, ormas satu dengan ormas yang lain, etnis satu dengan yang lainnya. Bahkan sekarang ini setelah dimulainya sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019, ada upaya sekelompok masyarakat melalui medsos mengadu domba antara Polri dan TNI,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan situasi seperti yang berkembang akhir-akhir ini, peran tokoh agama, tpkph masyarakat dan tokoh adat sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Maka dengan ini kami mengharapkan masyarakat Indonesia benar-benar tetap dapat menjaga persatuan dan kesatuan,” tegasnya.
Terlebih dengan adanya upaya untuk memecah soliditas TNI-Polri salah satunya melalui penyebaran hoax di media sosial, pihaknya berharap Hari Bayangkara 1 Juli 2019 mendatang bisa menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kedua institusi.
“Polri dan TNI harus tetap kompak, kuat dan solid. Jangan mudah digoyahkan dengan isu-isu yang ingin merusak Institusi Polri dan TNI,” harapnya.
Pihaknya juga berharap aparat penegak hukum menyelidiki dan menindak tegas pelaku penyebaran berita-berita bohong, salah satunya yang berisi konten mengadu domba institusi Polri dan TNI. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilu 2019 oleh MK, diharapkan masyarakat menyerahkan dan mempercayakan sepenuhnya kepada persidangan di MK. Sebab, prosedur konstitusional inilah yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia.
“Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan untuk melakukan demo yang berujung pada kekerasan dan kerusuhan, maka bangsa Indonesia tetap kuat, bersatu dan damai,” tandasnya. (pam)
