DENPASAR | patrolipost.com – Pemerintah Provinsi Bali memfokuskan rencana pembangunan untuk sektor ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran pembangunan meliputi, pengendalian inflasi tetap di posisi rendah di kisaran 2,5 ± 1 % serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Pj Gubernur Bali SM Mahendra Jaya mengatakan, dari data BPS tahun 2023, pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,05%. Sedangkan, rata-rata di Provinsi Bali 5,71%.
Angka tersebut juga merujuk pada pendapatan per kapita nasional sebesar Rp 75.000.000 dalam satu tahun. Sedangkan di Bali, rata-rata per kapita sebesar 62,2 juta per tahun.
“Provinsi Bali harus berupaya keras untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Mengingat, pendapatan perkapita Indonesia diharapkan pada tahun 2045 mencapai posisi kelima terbesar dunia atau sebesar $30.300 USD,” kata Mahendra Jaya, Senin, 22 April 2024.
Selain itu, pada tahun 2023, BPS merilis data terkait persentase kemiskinan. Secara nasional, angka rata-rata kemiskinan secara nasional 9,36% dan di Provinsi Bali 4,25%.
Hal yang sama juga menyangkut penuntasan kemiskinan ekstrem. Menurut P3KE tahun 2023, angka kemiskinan rata-rata nasional 1,12%, sedangkan rata-rata di Provinsi Bali 0,19%.
“Diharapkan tahun 2024 ini untuk kemiskinan ekstrem di Bali harus tuntas, termasuk sasaran prioritas lainnya,” kata Pj Gubernur Bali.
Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menambahkan, Musrenbang tahun ini dilaksanakan selama 4 hari, 22-25 April 2024. Materi yang akan dibahas diantaranya, prioritas pembangunan daerah, serta desk pembahasan usulan kabupaten/kota. Di hari terakhir akan dilakukan desk pembahasan RPJPD Provinsi Bali tahun 2025-2045.
“Perencanaan ini menjamin keberlanjutan pembangunan daerah Bali,” kata Wiasthana Ika Putra.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sambutan yang dibacakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil DR Teguh Setyabudi menyampaikan Musrenbang perlu didorong sebagai forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stakeholders, untuk memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan jangka panjang.
“Memperhatikan dengan aktif berbagai dinamika kebijakan dan arahan pembangunan nasional sebagai bagian dari menjamin sinkronisasi, keselarasan, dan kesinambungan pembangunan Pusat dan Daerah,” ujarnya. (pp03)
