SEMARAPURA | patrolipost.com – Gubernur Bali, I Wayan Koster kembali berembug dengan warga pemilik lahan di bekas Galian C, guna mencari titik temu harga yang disepakati. Tim appraisal penentu harga yang dipandu langsung Gubernur Wayan Koster, Kamis (3/12) bertempat di balai Budaya Ide Dewagung Istri Kanya, Klungkung .
Dalam pertemuan tersebut disepakati dan menetapkan nilai harga pembebasan lahan di bekas Galian C senilai Rp22,5 juta per are. Hal itu tercapai karena tanah masyarakat tidak lagi produktif.
Dalam musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah pembangunan prasarana pengendali banjir Tukad Unda dan Waduk Muara Unda tahun 2020 tersebut. Tampak Kapolres Klungkung, AKBP Bima Aria Viyasa SIK MH bersama beberapa perwira melakukan pemantauan dan pengamanan musyawarah tersebut.
“Sesuai UU, penentuan harga ini dilakukan oleh tim appraisal independent. Harganya ditentukan oleh beberapa pertimbangan,” ungkap Wayan Koster.
Tim appraisal Ni Made Tjandra Kasih menjelaskan, penetapan harga Rp22,5 juta per are karena lahan yang sudah tidak produktif dan tidak lagi bisa dimanfaatkan pasca ditutupnya Galian C tahun 2002 lalu.
“Saat musim hujan, tanah hilang karena menjadi sungai. Kalau kemarau, tanah berupa gundukan pasir yang tidak termanfaatkan,” ungkap Made Tjandra
Hanya saja tidak semua pemilik lahan menyetujui penentuan harga tersebut. Beberapa warga meminta harga lebih.
Seperti yang diungkapkan Made Sudirta. Ia tidak sepakat harga itu, karena saat proses PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) ada pemotongan lahan milik warga sampai 18 persen saat penataan.
“Kami minta dipertimbangkan tanah milik warga yang hilang sampai 18 persen itu,” jelasnya.
Meski demikian, harga pembebasan lahan tetap diputuskan Rp22,5 juta. Bagi beberapa warga yang keberatan dengan penentuan harga itu, diminta untuk mendiskusikannya lebih lanjut dengan Gubernur.
Sementara itu untuk memantau situasi Kamtibmas, Kapolres yang terjun langsung dalam pengamanan tersebut juga menyempatkan diri berdialog dengan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan oleh Kapolres adalah untuk menjaga situasi agar tidak terpancing atau terbawa emosi sesaat guna melancarkan kegiatan musyawarah.
“Kami pastikan keamanan saat berjalannya musyawarah ini hingga kegiatan ini selesai karena saya tidak ingin ada keributan di wilayah hukum Polres Klungkung karena kita semua melaksanakan musyawarah untuk menemukan jalan keluar bukan mempersulit apa yang akan dilakukan,“ tegas AKBP Bima Arya Viyasa tegas. (855)
