JAKARTA | patrolipost.com – Bergerak tunggu dibentak, giat tunggu viral, kira-kira seperti itu fenomena pemerintah zaman ini. Contoh nyata adalah seperti pembangunan dua rumah layak huni di Desa Golo Wune, Lambaleda Selatan, Manggarai Timur untuk dua warga yang membutuhkan perhatian seperti Herman Jata dan Maria Evin.
Melansir Antara, Sabtu (17/8/2024), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hal yang sama. Anak dari Presiden Perempuan Pertama RI tersebut menegaskan, negara wajib hadir dengan cepat dalam menanggapi masalah masyarakat sehingga tidak perlu menunggu viral terlebih dahulu untuk mendapatkan keadilan.
“Kehadiran negara jangan menunggu viral for justice. Kehadiran negara adalah hadirnya keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat,” kata Puan saat menyampaikan pidato pengantar sidang bersama DPR dan DPD di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Menurut Puan, ada istilah di masyarakat, ‘no viral, no justice’. Rakyat akan mengambil inisiatif sendiri dengan memviralkan di media sosial jika negara terlambat atau tidak responsif membantu dalam menghadapi permasalahan pada masyarakat.
Puan pun meminta lembaga kekuasaan negara, yakni DPR RI, DPD RI, pemerintah pusat dan daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, untuk dapat menjalankan kekuasaan negara secara responsif dan cepat dalam menyelesaikan permasalahan rakyat.
“Lembaga kekuasaan negara harus menjalankan kekuasaan negara secara efektif, responsif, cepat, memperhatikan rasa keadilan, dan rasa kepatutan dalam menangani setiap urusan rakyat sehingga rakyat merasakan kehadiran negara,” tandasnya.
Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema Nusantara Baru, Indonesia Maju yang terdiri atas Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024—2025.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-79 RI. (pp04)
