SINGARAJA | patrolipost.com – Jebloknya target eksekutif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buleleng disodok Fraksi Golkar di DPRD Buleleng. Fraksi Golkar menganggap capaian PAD Buleleng yang sebelumnya dipasang sebesar Rp 444,11 miliar lebih di Anggaran Perubahan Tahun 2019, hanya terealisasi sebesar Rp 365,59 miliar atau 82,32 persen.
Juru bicara Fraksi Golkar, Ketut Patra mengatakan, tidak tercapainya target PAD Buleleng ini sering kali terjadi.
“Kenapa bisa meleset, padahal angka yang dicantumkan dalam APBD sudah melalui pembahasan sesuai hambatan. Bahkan barangkali sampai unsur kebocorannya pun sudah dihitung,” kata Patra saat menyampaikan pandangan Fraksi Golkar dalam rapat Paripurna DPRD Buleleng, Rabu (1/7/2020).
Rapat paripurna yang digelar secara virtual dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dihadiri oleh Wakil Bupati, Nyoman Sutjidra, didampingi Sekda Buleleng, Gede Suyasa dengan agenda rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Menurut Patra, melesetnya target PAD sudah sering ditanyakan. Jika ini terus terjadi karena dalih situasi ekonomi kurang baik, mestinya dilakukan perbaikan sistem. Patra menyodok agar eksekutif tidak berdalih jika target yang dipandang ketinggian.
“Fraksi Golkar menyarankan, dibuat hitungan yang lebih cermat agar melesetnya target tidak selalu berulang.Target meleset mencapai 17,68 persen akan menjadi tanya tanya besar. Ini berpengaruh pada belanja daerah dan program pengeluaran lain,” tegas Patra.
Atas kondisi itu, Sekda Buleleng, Gede Suyasa beralasan, meskipun PAD tahun 2019 meleset dari target, namun capaian PAD Buleleng Tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Hal itu kata Suyasa, jika melihat angka mutlak PAD diperoleh. Capaian PAD Tahun 2018 sebesar Rp 336 miliar, meningkat ditahun 2019 menjadi Rp 365 miliar.
Menurut Suyasa, PAD tahun 2019 tidak sesuai target akibat turunnya pendapatan di sektor Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Buleleng. Hal itu merupakan imbas adanya kebijakan BPJS Kesehatan yang menerapkan rujukan berjenjang.
Dalam rujukan berjenjang, pasien rawat jalan tidak sampai ke RSUD. Sebab, pasien rawat jalan cukup dirujuk hingga rumah sakit dengan tipe D. Sementara, katan Suyasa, RSUD yang sudah naik kelas menjadi tipe B, hanya menerima pasien jika kondisi gawat darurat.
“Karena kebijakan itu pendapatan BLUD RSUD Buleleng yang menjadi sumber PAD, justru turun drastis. Namun, jangan dilupakan bahwa pendapatan mutlak meningkat dari tahun sebelumnya,” tandas Suyasa.(625)
