JAKARTA | patrolipost.com – Isu reshuffle kabinet muncul setelah dua kursi menteri kosong. Dua kursi itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.
Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan lowong setelah Edhy Prabowo menjadi tersangka dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Sementara kursi Menteri Sosial ditinggalkan Juliari Batubara setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bansos Covid-19. Keduanya kini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing berpendapat pemerintah boleh merangkul semua partai politik untuk masuk kabinet.
“Saya kira kalau memang PAN ingin bagian dari koalisi pemerintah, saya kira tidak ada salahnya presiden memberikan jabatan menteri kepada kader PAN minimal satu kursi,” ujar Emrus, Senin (21/12/2020).
Begitu juga dengan Partai Demokrat. “Katakanlah Demokrat, enggak apa-apa dirangkul aja, beri saja itu misalnya katakanlah kursi menteri tertentu tentu menggantikan menteri-menteri yang tidak produktif,” ujar pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini.
Selain itu, salah satu partai yang masih berada di luar pemerintah adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). “Kenapa tidak juga, diberikan juga jabatan menteri kepada PKS kalau mereka mau,” ungkapnya.
Hal tersebut menurutnya tidak menjadi masalah. Sebab, kata Emrus, prinsip di Indonesia itu kegotongroyongan atau kebersamaan. “Maka kita saling berangkulan bergotongroyong membangun bangsa ini dan diberikan peran-peran tertentu,” ujarnya.
Jika semua partai masuk kabinet, siapa yang kan menjadi oposisinya? Menurut Emrus menilai fungsi oposisi cukup dilakukan masyarakat melalui media sosial sebagai checks and balances. “Jadi tidak ada salahnya semua partai itu menjadi bagian koalisi pemerintah Jokowi,” pungkasnya. (305/snc)
