DENPASAR | patrolipost.com – Menghadapi perkembangan situasi sosial-politik nasional yang dinamis, saatnya memberdayakan pembinaan ketahanan wilayah untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, hal tersebut sangat dibutuhkan agar dinamika sosial-politik tidak mempengaruhi stabilitas nasional.
Demikian dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2021 di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Selasa (16/2/2021). Rapim tersebut juga digelar secara dalam jaringan (daring) yang bertemakan “TNI Kuat, Solid, Profesional, Dicintai Rakyat Siap Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, serta Menjaga Persatuan Kesatuan Bangsa demi Keutuhan NKRI”.
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak MSc, didampingi Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya, Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf, SH, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Kakesdam IX/Udayana Kolonel Ckm dr I Made Mardika, SpPD, MARS, FINASIM, dan Waasrendam IX/Udayana, mengikuti Rapim TNI tersebut secara virtual yang ditayangkan di Ruang Yudha Puskodalopsdam IX/Udayana, Denpasar.
Panglima TNI menuturkan, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ilpengtek) melahirkan senjata sosial baru, yang terkadang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara seperti, internet, cyber dan media sosial (medsos) yang harus menjadi perhatian semua pihak. Juga pelaksanaan operasi multidimensi bersama komponen terkait lainnya.
Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh prajurit yang bertugas di wilayah rawan konflik, khususnya di Papua dan di wilayah pandemi Covid-19 sebagai garda terdepan, serta yang bertugas dalam rangka penanggulangan bencana alam.
Segala bentuk kekuatan dan keunggulan harus dilipatgandakan. “Setiap kekurangan dan kelemahan harus bisa kita netralisir, termasuk kelemahan dari sisi kondisi dan spesifikasi alutsista pelatihan dan penyiapan operasi bagi personel dan satuan, baik untuk operasi dalam negeri maupun luar negeri dan sebagainya,” jelas Panglima TNI, seraya menyarakan, prajurit TNI-Polri harus menghindari tindakan pelanggaran HAM, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo.
Oleh sebab itu, pemahaman HAM harus disosialisasikan sampai ke tingkat bawah, juga meninjau kembali kemampuan Biomedis dan Nubika TNI. Saat ini sedang fokus dengan agenda prioritas pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.
“Bapak Presiden (Joko Widodo, red) secara langsung telah memerintahkan TNI untuk membantu kedisiplinan protokol kesehatan 3M, termasuk mendukung pelaksanaan 3T. Dimana, pada saat melaksanakan PPKM tingkat mikro, Presiden juga memerintahkan TNI untuk menyiapkan vaksinator, sehingga dalam pelaksanaan nanti TNI terlibat langsung dalam pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia,” kata Panglima TNI.
Operasi penegakan disiplin prokes 3M dan 3T dinilai cukup berhasil, dan harus mengoptimalkan peran dan fungsi dari Babinsa, Babinpotmar, dan Babinpotdirga yang bertugas sebagai tracer Covid-19 yang tergabung dengan para petugas dari instansi lain, khususnya pelaksanakan PPKM skala mikro di wilayah Jawa dan Bali. (246)
