DENPASAR | patrolipost.com – Tidak hanya fokus dalam menanggulangi virus Covid-19, Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga terus berupaya melakukan inovasi dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya melakukan Sosialisasi Sistem Pelaporan Albovirosis (SIARVI) yang akan digunakan untuk memantau perkembangan Demam Berdarah Dengue (DBD). Dimana, kasus DBD di Bali menduduki peringkat 6 di tingkat nasional.
“Selama ini pelaporan kasus DBD di Bali, hanya dilakukan secara manual. Dimana, setiap tanggal 10 tiap bulannya kabupaten/kota di Bali mengirim laporan ke provinsi terkait perkembangan DBD di wilayah mereka masing-masing. Dan Kami di Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga sering meminta data tersebut setiap minggunya ke kabupaten/kota,” ujar Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Sudiyasa SKM MKes.
Lebih lanjut dikatakannya, ini dilakukan untuk update kasus bagi yang membutuhkan, seperti media serta penanganan kasus sejak awal. Sedangkan untuk menekan DBD, ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali diantaranya meningkatkan perilaku hidup sehat dan kemandirian masyarakat terhadap penyakit DBD.
“Sebagaimana diketahui DBD memang tidak ada obatnya. Oleh sebab itulah, kita sering mengajak masyarakat Bali untuk sadar serta peduli dengan lingkungannya,” ungkapnya.
Pihaknya juga mengaku rutin menggelar Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta menggencarkan program Satu Rumah Satu Jumantik, yang dijalankan sesuai dengan perkembangan situasi masyarakat.
Sudiyasa memaparkan hingga saat ini, kasus DBD di Bali telah menduduki peringkat 6 di tingkat nasional. Sehingga dengan diadakannya SIARVI yang dirancang Kementerian Kesehatan, diharapkan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Terutama dapat mengeluarkan Bali dari peringkat 10 besar dari kasus DBD.
“Dan ini tentunya juga harus didukung perilaku masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya,” sebutnya.
Menurut Sudiyasa kegiatan sosialisasi SIARVI ini sangat penting, lantaran dapat mengetahui perkembangan kasus di provinsi lain. Selain itu, juga bisa saling bertukar informasi terkait cara melakukan pencegahan penyebaran DBD dan Cikungunya.
“Kegiatan yang dilakukan di beberapa daerah tentu bisa dishare. Sehingga bisa digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mencegah perkembangan DBD serta Cikungunya di Bali,” jelasnya.
Sementara Koordinator Program SIARVI Kementerian Kesehatan dr Asik Surya menuturkan, Kementerian Kesehatan memang sedang membuat sistem pelaporan yang bisa digunakan untuk mencatat jumlah kasus DBD, Cikungunya, Japanese Encephalitis serta Zika. Dengan sistem ini dapat melaporkan secara teknis tata cara dan sarana serta strategi penanganan kasus DBD ataupun Cikungunya di beberapa wilayah Nusantara.
“Kita memang sedang menyiapkan perangkatnya semua. Sehingga bisa dimanfaatkan ke depannya,” tandasnya. (030)
