BANGLI | patrolipost.com – Strategi subsidi silang diterapkan DPC Gerindra Bangli dalam meraup suara pada hajatan Pileg 2024. Dengan pola subsidi silang diharapkan antar calon di satu daerah pemilihan (Dapil) akan berjuang secara maksimal meraih suara. Hal tersebut diungkapkan Ketua DPC Gerindra Bangli, I Made Joko Arnawa, Jumat (19/8/2022).
Menurut Joko Arnawa jika berkaca dari hasil Pileg 2009, Gerindra Bangli baru bisa meraih satu kursi di DPRD Bangli yakni dirinya lewat Dapil Kintamni Timur. Nah, untuk Pileg 2024 Gerindra Bangli memasang target mampu meraih satu kursi per Dapil.
”Kalau 1 kursi saja per Dapil, kita sudah milki 5 keterwakilan di Dewan, target yang kami canangkan bukanlah hal yang muluk-muluk,” ungkap Joko Arnawa didampingi Sekretaris Gerindra Bangli, Ida Bagus Putra.
Kata politisi asal Desa Songan, Kintamani ini untuk dapat merealisasikan target tersebut, maka Gerindra Bangli menerapkan pola startegi subsidi silang. Pola dimaksud yakni jika dalam satu Dapil ada satu calon yang lolos, maka calon tersebut berkewajiban memberikan subsidi bagi rekan-rekannya. Besaran subsidi Rp 5000 per suara dalam kurun waktu 60 bulan.
Subsidi diberikan kepada calon yang meraih suara minimal 200. Menurutnya dengan pola subsidi silang ini tentu para calon akan berjuang secara maksimal untuk meraup suara, selain itu pola ini bisa dibilang sebagai bentuk sumbangsih dari calon yang lolos jadi anggota DPRD.
”Sebagai dasar hukum dari ketentuan ini para caleg nanti akan membuat pernyataan di hadapan notaris,” jelas anggota dewan dua kali periode ini.
Pihaknya merasa pesimis karena beberapa tokoh masyarakat mulai dari mantan kepala desa, kepala dusun hingga mantan birokrasi merapat ke Partai besutan Prabowo Subianto ini. Dia menyebut salah satu nama mantan birokrat yakni mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Bangli, Dewa Gede Suparta kini telah bergabung dan menduduki posisi sebagai Sekretaris PAC Gerindra Bangli.
”Kami memberikan ruang terbuka bagi masyarakat ikut bergabung membesarkan Partai Gerindra,” jelas mantan Komisioner KPU Bangli periode (2003-2013) ini.
Disinggung terkait keterwakilan perempuan, menurutnya kesulitan menjaring calon perempuan mungkin kondisi yang sama dihadapi parpol lain diluar partai penguasa. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur bakal calon anggota DPRD kabuaten/ kota ditetapkan pengurus parpol perserta pemilu tingkat kabupaten./kota memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen.
Sebut Joko Arnawa kesulitan gaet bakal calon perempuan karena masih ada pandangan di tengah masyarakat kalau ranah politik adalah bidangnya kaum laki- laki. Namun demikian Gerindra Bangli telah mengantongi nama-nama kader perempuan yang nantinya akan diajukan sebagai bakal calon.
”Kami pastikan keterwakilan perempuan akan terisi, tentu lewat seleksi yang ketat,” jelasnya. (750)
