SINGARAJA | patrolipost.com – Tidak seperti bangunannya yang terlihat megah, Pasar Banyuasri Singaraja ternyata tak banyak diminati masyarakat. Terbukti sejak dibuka pada 18 Maret 2021 hingga saat ini pasar yang dibangun dengan menelan anggaran puluhan miliar rupiah itu sepi pengunjung sehingga banyak unit pertokoan yang tutup.
Ironisnya, pasar yang digadang-gadang oleh bupati sebelumnya akan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru di daerah perkotaan Singaraja beberapa peralatan penunjang malfungsi seperti escalator yang mati sejak dua bulan lalu akibat rusak.
Untuk menarik minat pengunjung agar melirik pasar tersebut Pemkab Buleleng berencana menjadikan sebagian gedung yang kosong itu untuk mall pelayanan public (MPP). Rencana ini akan diintegrasikan dengan adanya UMKM-UMKM di sekitarnya.
Rencana untuk mengubah sebagian fungsi pasar menjadi mall pelayanan publik itu disampaikan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana, Selasa (4/10/2022). Menurutnya, pemikiran untuk memanfaatkan beberapa gedung yang kosong untuk MPP berangkat dari masih sepinya Pasar Banyuasri. Dengan adanya MPP ini, bisa mengundang orang banyak berkunjung ke Pasar Banyuasri. MPP yang ada di Pasar Banyuasri akan diintegrasikan dengan penyiapan ruang-ruang untuk produk UMKM. Dengan begitu, benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi.
“Pemikirannya seperti itu. Untuk mengundang masyarakat lebih banyak lagi datang ke Pasar Banyuasri, Kita juga akan berkomunikasi dengan pengelola pasar untuk hal ini,” kata Lihadnyana.
Sejak awal Pemkab Buleleng berencana membangun gedung untuk digunakan sebagai MPP. Setelah melihat ruang-ruang gedung di Pasar Banyuasri banyak yang mubazir akan lebih bermanfaat digunakan untuk MPP. Pj Bupati Lihadnyana menyebut dengan adanya pelayanan satu pintu akan menarik masyarakat untuk datang. Di sekeliling MPP juga akan ada tempat untuk pemasaran produk-produk UMKM.
“Antara MPP dan produk-produk UMKM komplet menjadi satu kesatuan. Dan di bawahnya ada pasar tradisional. Pasti bermanfaat,” ucap Lihadnyana optimis.
Menurutnya, MPP merupakan tempat terpusat untuk pelayanan publik. Tidak lagi terpencar dan cukup di satu tempat. Dengan lokasi MPP terintegrasi dengan pasar yang menjual produk-produk UMKM, pengunjung akan secara langsung melihat-lihat lokasi sekitarnya.
“Akan tetapi, produk-produk UMKM belum terwadahi dengan baik,” papar pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
Namun demikian, terlebih dahulu akan mengecek status dari lapak-lapak pedagang sebelumnya. Ada hak sewa dan juga perjanjian di dalamnya.
“Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut dan sesegera mungkin akan ada pembahasan dan seluruh pihak duduk bersama untuk membahas pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai MPP. Termasuk instansi yang akan memberikan pelayanan publik. Saya inginnya lebih cepat lebih baik,” tandas Lihadnyana. (625)
