(Kiri) Anggota Komisi IV DPR RI, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra, bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin (tengah) di gudang pupuk PT Pupuk Indonesia, Tabanan.
TABANAN | patrolipost.com – Melimpahnya stok pupuk subsidi jenis Urea, NPK dan Organik di gudang-gudang PT Pupuk Indonesia, menjadi pertanyaan tersendiri. Lantas, apa sebetulnya yang terjadi dengan alokasi dan distribusi pupuk subsidi? Mengapa pasokannya tersendat?
Menjawab hal itu, Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian Dalam Arti Luas, Kelautan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan monitoring terhadap maraknya isu pupuk subsidi langka di pasaran, yang berakibat petani menjerit, dengan meninjau salah satu gudang pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero), Senin (15/2/2021) di Tabanan.
Dalam kunjungan kali terungkap, panjangnya rantai distribusi akibat proses birokrasi, acapkali menyebabkan tersendatnya penyaluran pupuk ke petani, belum lagi sistem data yang tidak terintegrasi, serta tidak adanya edukasi ke petani jadi persoalan yang mesti dihadapi. Padahal keberadaan PT Pupuk Indonesia berada di salah saru daerah penyangga pangan Provinsi Bali.
Temuan inilah yang lantas didiskusikan Komisi IV DPR RI yang dipimpin ketuanya, Sudin dengan PT Pupuk Indonesia yang langsung mencatat persoalan distribusi pupuk bagi petani. Bahkan Sudin sempat mencecar berbagai pertanyaan kepada manajemen yang dianggap kurang peka atas kondisi yang terjadi serta dianggap tidak proaktif, tapi hanya pasif alias hanya menunggu.
“Kendala pendistribusian harus dicarikan solusinya, agar pasokan lancar,” tukasnya, seraya menyebutkan, pihak manajemen mestinya memberikan masyarakat edukasi yang lebih intens lagi agar mengetahui bagaimana mekanisme untuk mendapatkan pupuk subsidi.
Sedangkan Anggota Komisi IV lainnya, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra yang juga hadir bersama rombongan pada kesempatan ini mengungkapkan, sejumlah aspirasi yang ia terima dari para petani yaitu terjadinya kelangkaan pupuk di beberapa daerah di Bali seperti, Pupuan, Jembrana, dan Gerogak. Padahal informasi yang diterima politisi partai Golkar ini sebagian dari mereka telah melakukan pembayaran. Bercermin dari kondisi itulah kemudian Komisi IV DPR RI turun langsung ke gudang pupuk PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui apa kendala dan bagaimana ketersediaan pupuknya.
“Harus dicarikan solusinya seperti yang disampaikan Pak Ketua (Ketua Komisi IV DPR, red), agar petani mendapat kejelasan dan bisa terus berproduksi,” ucap Gus Adhi begitu kerap disapa.
Kemudian ia jelaskan, Bali yang notabene memiliki daerah pertanian yang sangat luas, sejak dahulu terkenal akan “Subak”nya yang mampu memberikan nilai tambah dan keunikan tersendiri dibandingkan daerah lain. Karena itu, politisi yang dikenal sangat getol memperjuangkan pertanian dan kelautan ini, meminta ada komunikasi yang baik antara pihak Pupuk Indonesia dengan subak. Sehingga pendistribusian dan mekanismenya diketahui jelas oleh para petani.
“Perlu juga dijaga harganya (pupuk, red) jangan sampai nanti sudah tahu kekurangan pupuk tapi permintaan banyak maka disinilah seringkali terjadi permainan harga,” imbuh Gus Adhi.
Sementara itu, Muhammad Yusri selaku SVP Pemasaran Wilayah II Pupuk Indonesia mengatakan ketersediaan pupuk khususnya Urea untuk wilayah Bali, mencukupi. Ia menjelaskan, 6 ribuan ton stok pupuk di Bali hingga Minggu ketiga bulan Maret.
“Yang mengatakan kelangkaan itu mungkin saja petani itu tidak terdaftar di ERDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), dimana ada nama-nama petaninya, jumlah pupuk dapat berapa per musim tanam. Jadi tidak semua bisa dilayani dengan subsidi karena harus masuk dalam ERDKK itu,” jelas Yusri.
Usai peninjauan di gudang pupuk ini, rombongan kemudian melanjutkan peninjauannya ke Gudang Bulog di Sempidi, Kabupaten Badung. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih dekat terkait ketersediaan pasokan Bulog dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Bali ditengah pandemi Covid-19. (wie)
