LABUAN BAJO | patrolipost.com – Sejumlah asosiasi wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat turut ambil bagian dalam melakukan konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) NTT.
Ketua DPC Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (Gahawisri) Labuan Bajo Budi Widjaja mengatakan pihaknya telah membantu KSOP dengan seperangkat radio dan juga membuat rumusan untuk bisa meningkatkan safety dan konservasi, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan TNK.
“Membantu KSOP dengan seperangkat radio untuk meningkatkan komunikasi dan keselamatan di perairan Labuan Bajo pada khususnya dan bekerja sama dengan KSOP dan institusi lainnya membuat rumusan untuk bisa meningkatkan safety dan konservasi, baik di dalam atau di luar kawasan TNK,” ungkap Budi.
Budi juga mengatakan kegiatan konservasi lain yang dilakukan pihaknya yakni berupa pengumpulan sampah. Ia juga menambahkan Gahawisri tahun ini akan mencanangkan program revitalisasi tali mooring di berbagai tempat wisata.
Bentuk dukungan atau sumbangsih lain juga dilakukan oleh Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTT, Viktor Pance selama ini peran pelaku pariwisata lebih banyak pada edukasi kepada wisatawan.
Ia mengatakan sebagai tour guide wajib memberikan informasi kepada wisatawan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di setiap objek wisata di kawasan konservasi.
“Seperti tidak membuang sampah di sembarang tempat, jangan merusak karang, jangan mengambil sesuatu dari kawasan konservasi. Wisatawa hanya boleh menikmati keindahan alam. Selain itu pelaku pariwisata juga konsen dengan kebersihan lingkungan. Asosiasi kita selama ini terlibat dalam aksi membersihkan sampah di kawasan TNK,” ungkapnya.
Sementara Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies/ASITA) Manggarai Raya Evodius Gonsomer menyebut pihaknya sudah mengusulkan one gate one sistem dalam konservasi di TNK.
“Kita kan pernah usulkan one gate one sistem, Pemda sudah menyambut baik, karena dari instansi terkait bisa berada di sana memantau apakah ini sudah berjalan dengan baik atau tidak, kemudian yang tidak baik perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Menurut Evodeus apabila tidak ada anggaran untuk biaya konservasi, pemerintah daerah bisa mengajukan ke pemerintah pusat karena pariwisata Labuan Bajo adalah aset untuk menggerakkan perekonomian di NTT.
“Kalau tidak ada anggaran, Pemda kan bisa ajukan anggaran ke pusat, perhatian pemerintah pusat ke Labuan Bajo ini kan tinggi, yang penting harus benar benar, yang diajukan apa, masalahnya apa. Dalam rapat kerja kita terus disampaikan agar Labuan Bajo dijaga, karena pariwisata ini kan aset untuk menggerakkan roda ekonomi NTT,” ungkapnya.
Ia juga menambahkan pengawas pariwisata di Labuan Bajo harus ketat, baik yang di laut maupun yang di daratan lebih khusus mengenai kebersihan.
“Pengawasan di darat maupun laut. Kontrol yang ketat, memang watak kita orang Indonesia kalau tidak diawasi pasti sesukanya saja lihat saja waterfront, sekarang semrawut padahal itu dibangun dengan APBN yang luar biasa. Walaupun hanya sekadar lewat di daratnya tapi kan menjadi pintu masuk itu harus diperhatikan juga. Tamu nggak komplain ke petugas atau kapal wisata tapi ke travel agent, ya soal kebersihan itu juga,” pungkasnya. (334)
